DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dalam Peraturan ini diatur tentang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas; jenis dan sususan perangkat desa; pembentukan UPT; staf ahli; jabatan perangkat daerah; kelom[ok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang- 2 Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
13.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); 4
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
16.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
18.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 5 dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kab./Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); 6
30.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
31.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 7 kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Cirebon.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Cirebon.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Kota Cirebon.
11.Badan Daerah adalah Badan Kota Cirebon.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Cirebon.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.
14.Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disebut Unit PTSP Daerah adalah unit pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan.
15.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
16.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas; 8
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Jenis Perangkat Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah terdiri atas susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe B;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan 9 pemerintahan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  7. 7.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang sosial;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang tenaga kerja;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pangan, urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan; 10
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang penanaman modal;
  17. 17.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kepemudaan dan olah raga;
  18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata; dan
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 11 kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
  4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. f.Kecamatan, terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Kejaksan Tipe B;
  2. 2.Kecamatan Kesambi Tipe B;
  3. 3.Kecamatan Harjamukti Tipe B;
  4. 4.Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B; dan
  5. 5.Kecamatan Pekalipan Tipe B.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diwilayah kerja masing-masing Kecamatan.
(3)Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 16 membentuk Unit PTSP Daerah Kota, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
(2)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Wali Kota. 12
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT :
1. a.di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat khusus, serta Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. 13
(4)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(6)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(7)Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(8)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli Wali Kota.
(2)Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 14
(3)Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Wali Kota.
(4)Staf Ahli Wali Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(5)Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai 15 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021