MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023. 7 Pasal I Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 24 Agustus 2021 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT: NOMOR ( 7 /120 /2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJMD Kota Cirebon 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evalusi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023, memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamatkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil 9 pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut perubahan RPJMD Kota Cirebon memenuhi poin 3 dalam Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar, perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Sejak ditetapkannya penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Cirebon menunjukkan peningkatan jumlah kasus positif dan wilayah persebaran. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Hal ini diikuti dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menambahkan prioritas pembangunan yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). 10 Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 didasarkan pada penyelarasan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
Substansi RPJMD Kota Cirebon yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19); target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program. Penyusunan perubahan RPJMD Kota Cirebon dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 11 Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Berdasarkan penjelasan diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kota Cirebon. II. PASAL DEMI PASAL