Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
5234);
51); 3
4
38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21), diubah sebagai berikut :
BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :
1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 1.2. Inspektorat; 5 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan; 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 1.6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; 1.7. Kantor Ketahanan Pangan; 1.8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 1.9. Kantor Lingkungan Hidup;dan 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.
VI. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : - Kepala Badan, membawahkan :
Tim Teknis.
Tim Teknis.
Kedudukan : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6 Tugas Pokok : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi :
Hal-hal yang menyangkut penempatan kembali para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan paling lambat pada akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 5 Mei 2014 WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 6 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (28/2014) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON I. UMUM Perubahan kedua atas Peraturan Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cirebon diantaranya perubahan nomenklatur Badan dengan penambahan kata ”Terpadu”, hal ini dilakukan agar pelaksanaan pelayanan perijinan dilaksanakan secara terpadu. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota dilakukan melalui proses perubahan kedua. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 58 9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA CIREBON LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR : 9 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 MEI 2014 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUB BIDANG PROMOSI DAN POTENSI DAERAH UPTB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN NON PERIJINAN BIDANG PELAYANAN PERIJINAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN SUB BIDANG INFORMASI SUB BIDANG PENGADUAN TIM TEKNIS TIM TEKNIS UPTB UPTB
Membuka PDF…
Dokumen