DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian, berupa perubahan nomenklatur Badan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
16.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
23.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 4
24.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB II Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :

1.Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : 1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 1.2. Inspektorat; 5 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan; 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 1.6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; 1.7. Kantor Ketahanan Pangan; 1.8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 1.9. Kantor Lingkungan Hidup;dan 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.
2.Satuan Polisi Pamong Praja;dan
3.Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) romawi VI diubah, sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu : VI. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : - Kepala Badan, membawahkan :

1.Sekretariat, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Program dan Pelaporan;dan
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 2.Bidang Penanaman Modal , membawahkan :
a.Sub Bidang Promosi dan Potensi Daerah;dan
b.Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
1. 3.Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan : Tim Teknis.
2. 4.Bidang Pelayanan Non Perijinan, membawahkan : Tim Teknis.
3. 5.Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
a.Sub Bidang Informasi;dan
b.Sub Bidang Pengaduan.
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. Kedudukan : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6 Tugas Pokok : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
d.penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan;
e.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
f.pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
g.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Hal-hal yang menyangkut penempatan kembali para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan paling lambat pada akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 5 Mei 2014 WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 6 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (28/2014) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON I. UMUM Perubahan kedua atas Peraturan Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cirebon diantaranya perubahan nomenklatur Badan dengan penambahan kata ”Terpadu”, hal ini dilakukan agar pelaksanaan pelayanan perijinan dilaksanakan secara terpadu. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota dilakukan melalui proses perubahan kedua. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 58 9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA CIREBON LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR : 9 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 MEI 2014 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUB BIDANG PROMOSI DAN POTENSI DAERAH UPTB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN NON PERIJINAN BIDANG PELAYANAN PERIJINAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN SUB BIDANG INFORMASI SUB BIDANG PENGADUAN TIM TEKNIS TIM TEKNIS UPTB UPTB

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian, berupa perubahan nomenklatur Badan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
16.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
23.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 4
24.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan BAB II Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :

1.Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : 1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 1.2. Inspektorat; 5 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan; 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 1.6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; 1.7. Kantor Ketahanan Pangan; 1.8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 1.9. Kantor Lingkungan Hidup;dan 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.
2.Satuan Polisi Pamong Praja;dan
3.Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) romawi VI diubah, sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu : VI. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : - Kepala Badan, membawahkan :

1.Sekretariat, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Program dan Pelaporan;dan
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 2.Bidang Penanaman Modal , membawahkan :
a.Sub Bidang Promosi dan Potensi Daerah;dan
b.Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
1. 3.Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan : Tim Teknis.
2. 4.Bidang Pelayanan Non Perijinan, membawahkan : Tim Teknis.
3. 5.Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
a.Sub Bidang Informasi;dan
b.Sub Bidang Pengaduan.
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. Kedudukan : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6 Tugas Pokok : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
d.penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan;
e.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
f.pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
g.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016