DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kelembagaan 5. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi PKL 6. Penataan PKL 7. Pemberdayaan PKL 8. Pendanaan 9. Kemitraan dengan Dunia Usaha 10. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban 11. Ketentuan Sanksi Administratif, Pembebanan Biaya Paksa dan Penertiban 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
15.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16.Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;
20.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
22.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
23.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58); 4
24.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6.Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon.
7.Camat adalah Camat di Kota Cirebon.
8.Lurah adalah Lurah di Kota Cirebon.
9.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 5
12.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.
13.Lokasi Permanen adalah merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
14.Lokasi Sementara adalah merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali serta bersifat sementara.
15.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
16.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
17.Kawasan PKL adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.
18.Kawasan Bebas PKL adalah kawasan di luar lokasi sementara yang terlarang bagi kegiatan PKL.
19.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
20.Median jalan adalah bangunan atau perkerasan/lahan terbuka yang terletak diantara 2 jalur.
21.Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalulintas pejalan kaki.
22.Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan bagian dari trotoar atau median yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
23.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. c.mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.kelembagaan;
b.hak, kewajiban, dan larangan bagi PKL;
c.penataan PKL;
d.pemberdayaan PKL;
e.pendanaan;
f.kemitraan dengan dunia usaha;
g.pengawasan, pengendalian dan penertiban;dan
h.sanksi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
(2)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
1. a.SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kebersihan dan Pertamanan, Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah;dan
2. b.Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon.

Pasal 5

(1)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

Pasal 6

PKL mempunyai hak antara lain :

a.mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b.melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; 7
c.mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;dan
d.mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 7

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

a.memiliki TDU;
b.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang telah ditetapkan oleh Walikota;
d.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
e.menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
f.tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
g.menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
h.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai TDU yang dimiliki PKL;dan
i.memasang tanda TDU yang sudah ditentukan berupa stiker pada sarana berdagang sehingga terlihat oleh petugas yang mengawasi.

Pasal 8

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b.merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
c.menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d.berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi Usaha Mikro;
e.memiliki TDU lebih dari 1 (satu);
f.meninggalkan dan/atau membiarkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi;
g.menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 15 (lima belas) hari;
h.memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan;
i.melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, saluran air, jalur hijau, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
j.menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
k.PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; 8
l.memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;dan
m.membangun tempat usaha secara permanen.

BAB VI

PENATAAN PKL

Pasal 9

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
(2)Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Lokasi PKL di kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008