Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016

Ringkasan

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar ditetapkan sebesar Rp 75.00.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. 3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); WALIKOTA DENPASAR, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANGPENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH PASAR TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINS! BALI WALIKOTADENPASAR WALIKOTADENPASAR Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTADENPASAR

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); 2 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10 Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal II II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Denpasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasar yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah. I. UMUM PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANGPENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH PASAR. TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR ATAS PENJELASAN 4 NOREG PERATURANDAERAHKOTADENPASARPROVINS! BALI (14,137 /2016) LEMBARANDAERAHKOTADENPASARTAHUN 2016 NOMOR 10 SEKRETARISD,mllTA DENPASAR, rd';/:/1< Diundangkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 -iyWALIKOTADENPASAR,f< Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan aset dalam rangka pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Walikota

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR Pasall Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN : 3

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014