DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

lebih rendahnya inflasi tersebut antara lain didukung oleh kebijakan stabilisasi harga dan harga minyak yang masih rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2016 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ot6; c.bahwa... d. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O16, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2016 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangu.nan nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

Pasal 5 ayat (l), Pasal 2O, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3l ayat (4), dan Pasal 33 ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan ayat

(4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralgrat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengingat : 1. 2. 3. (Lembaran REFUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambal:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s767); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN MKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:UNDANc-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

REPI-lBLII( INDONESIA

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar RpL.786.225.025.908.000,00 (satu kuadriliun tqluh ratus delapan puluh enam triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

a.Penerimaan Perpajakan;
b.PNBP; dan
c.Penerimaan Hibah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp 1.539. 166.244.58 1.000,00 (satu kuadriliun lima ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
b.Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diperkirakan sebesar Rp 1.503. 294. 744.58 1.000,00 (satu kuadriliun lima. ratus tiga triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan pajak penghasilan;
b.pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
c.pendapatan pajak bumi dan bangunan;
d.pendapatan cukai; dan
e.pendapatan pajak lainnya.

(1)
(2)
(3)Pendapatan REPU ELII( INDONESIA
(3)Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a diperkirakan sebesar Rp855.842.695.146.00O,00 (delapan ratus lima puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
1. a.komoditas panas bumi sebesar Rp1.848.688.290.000,0O (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. b.bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.731.753.210.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
3. c.penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta Area Terdampak 22 Maret 2OOZ sebesar Rp41.834.500.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan; dan
4. d.penghasilan . . . q,# (41 (s)
(6)(7t
1. d.penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp84.470.000.00O,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus tu.iuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp474.235.340.875.0O0,00 (empat ratus tqjuh puluh empat triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tqiuh puluh lima ribu rupiah). Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp I 7. 7 I 0. 597.643.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tqiuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d diperkirakan sebesar Rp I 48.09 1.229.460.000,00 (seratus empat puluh delapan triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e diperkirakan sebesar Rp7.414.881.457.000,00 (tqiuh triliun empat ratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp35.871.5O0.OO0.000,00 (tiga puluh lima triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
(8)
1. a.pendapatan
2. a.pendapatan bea masuk; dan
3. b.pendapatan bea keluar.
(9)Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf a diperkirakan sebesar Rp33.371.500.0O0.0O0,00 (tiga puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp529.493.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Perature. ' Menteri Keuangan. -'/ (1O) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp245.083.608.667.00O,00 (dua ratus empat puluh lima triliun delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.penerimaan SDA;
2. b.pendapatan bagian laba BUMN;
3. c.PNBP lainnya; dan
4. d.pendapatan BLU.
(2)Penerimaan . (2t REPIJ BLIK INDO NIESIA Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp90.52a.419.498.000,00 (sembilan puluh triliun lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
2. b.penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas). Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp34.164.00O.000.000,00 (tiga puluh empat triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah). Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
3. a.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
4. b.memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. c.Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
(5)PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp84.123.961,229.OOO,OO (delapan puluh empat triliun seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(3)
(4)
(6)Pendapatan #",D PRES I DEN Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp36.271.227.940.000,00 (tiga puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat
(3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp1.975. 172.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp2.082.948.885.885.000,00 (dua kuadriliun delapan puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
b.anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(6)(71

6.Ketentuan. 6. R EF I.]E LII( INIDONESIA Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.306.695.982.113.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).
(2)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp8.537.306.455.00O,0O (delapan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dihibahkan dan/ atau diterushibahkan ke daerah.
(3)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
1. a.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
2. b.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
3. c.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp776.252.9O3.772.OOO,OO (tujuh ratus tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Transfer . REPUBLII( INDONESIA - 1l -
2. a.Transfer ke Daerah; dan
3. b.Dana Desa. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp7 29.27 0.823.77 2.OOO,OO (tqiuh ratus dua puluh sembilan triliun dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
4. a.Dana Perimbangan;
5. b.Dana Insentif Daerah; dan
6. c.Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp46.982.O80.OOO.OOO,OO (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/ kota dengan ketentuan:
7. a.9Oo/o (sembilan puluh persen) dialokasikErn secara merata kepada setiap desa; dan
8. b.tOo/o (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geogralis desa.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l0 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp705.458.939.888.000,00 (tujuh ratus lima triliun empat ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: (2t
(3)(41
1. a.Dana .
2. a.Dana Transfer Umum; dan
3. b.Dana Tlansfer Khusus.
  1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperkirakan sebesar Rp494.436.692.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DBH; dan
2. b.DAU. DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diperkirakan sebesar Rp 1 09.075.845.850.000,00 (seratus sembilan triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
3. a.DBH Pajak; dan
4. b.DBH SDA. DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp68.619.557.948.000,00 (enam puluh delapan triliun enam ratus sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
5. a.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
6. b.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN); dan
7. c.Cukai Hasil Tembakau (CHT). (2t
(3)
(4)DBH
(4)REPUELIK INDONESIA DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp4O.456.2a7.9O2.0O0,OO (empat puluh triliun empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tqjuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Minyak Bumi dan Gas Bumi;
2. b.Mineral dan Batubara;
3. c.Kehutanan;
4. d.Perikanan; dan
5. e.Panas Bumi. Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
1. a.Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan:
  1. 1.Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
  2. 2.Palirg banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
2. b.Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagran kabupaten / kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (s)
3. c.DBH...
(6)PR ES IDEN -t4-
1. c.DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan untuk:
  1. 1.Pengelolaan taman hutan raya (tahura);
  2. 2.Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
  3. 3.Penataan batas kawasan;
  4. 4.Pengawasan dan perlindungan;
  5. 5.Penanaman pohon pada daerah aliran suneai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
  6. 6.Pengembangan perbenihan; dan/ atau
  7. 7.Penelitian dan pengembangan, antara lain, pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dialokasikan sebesar 27,7o/o (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp385.360.847.1OO.0OO,OO (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). PDN neto sefngaimana dimal<sud pada ayat (6) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah. Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan. (71
(8)1O. Ketentuan {iD *.or"l'Tu,looNESrA

10.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (41, ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 diubah, di antara ayat (21 dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A1, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasat 12 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4A) dan ayat (4B) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2016