DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. RUANG LINGKUP; 3. PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL; 4. MASA JABATAN PERBEKEL; 5. PEMBERHENTIAN PERBEKEL; 6. PEMILIHAN PERBEKEL ANTARWAKTU; 7. SANKSI ADMINISTRASI; 8. PARTISIPASI MASYARAKAT; 9. PEMBIAYAAN; 10. KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
c.bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaa pemilihan Perbekel untuk digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga dapat diangkat seorang Perbekel yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa di Kota Denpasar, peranan Perbekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah;
a.bahwa pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Perbekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat; WALIKOTA DENPASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL TENT ANG NO MOR 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINS! BALI WALIKOTA DENPASAR Menimbang

Mengingat

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 N omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu.
9.Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PERATURANDAERAH TENTANGPELAKSANAANPEMILIHAN PERBEKEL

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTADENPASAR DAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA DENPASAR Dengan Persetujuan Bersama

10.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Panitia pemilihan Perbekel tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.
12.Panitia pemilihan Perbekel tingkat Kata yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kata adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kata dalam mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Perbekel.
13.Bakal calon adalah warga negara Desa yang memenuhi kriteria sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan.
14.Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.
15.Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
16.Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
17.Panitia pemilihan Perbekel di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Perbekel.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

(2)Pemilihan Perbekel bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ a tau
3. c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Perbekel
(2)Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada hari yang sama.
(1)Pemilihan Perbekel dilakukan serentak atau dapat bergelombang.

Pasal 4

Perbekel dipilih langsung oleh penduduk desa.

Pasal 3

Urn um

a.pers1apan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemilihan Perbekel meliputi:

BAB III

PELAKSANAANPEMILIHANPERBEKEL

Pasal 2

a.pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Perbekel oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. Persiapan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kegiatan:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota
(2)Tugas panitia pemilihan di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kota;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Walikota membentuk panitia pemilihan Perbekel di tingkat Kota.
(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Syarat-syarat pemilih meliputi :
1. a.penduduk Desa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
2. b.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3)Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih

Pasal 10

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Perbekel di desa.
(2)Togas panitia pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  1. 1.melaksanakan pemungutan suara; J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; .
9. k.menetapkan calon Perbekel terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

Dalam hal persetujuan biaya pemilihan dari Walikota, jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

(1)Panitia menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014