BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA
(4)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40 % dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya dari Perbekel, paling lambat bulan Juni.
(5)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40 % dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Perbekel, paling lambat bulan Juli.
(6)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
(7)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
(8)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
(9)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
a.Bidang Pembangunan Desa
1.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
a) Lingkungan pemukiman b) Transportasi c) Energi; d) Informasi dan komunikasi; e) Kesehatan masyarakat; dan f) Pendidikan dan kebudayaan.
2.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasaranan ekonomi untuk mewujudkan Lumbung ekonomi produktif Desa, meliputi :
a) U saha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan; dan c) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
1.Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2.Penanganan bencana alam; dan
3.Pelestarian lingkungan hidup.
4.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
(3)Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
(2)Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
Musyawarah Desa. pelestariankegiatan6. Dukungan pengelolaan lingkungan hidup;
7.Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8.Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama:
9.Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10.Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa denga pihka ketiga; dan
11.Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
2.Pengembangan kapasitas di Desa meliputi :
pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bim bingan teknis, dengan materi ten tang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3.Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4.Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
5.Dukungan pengelolaan kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desapenyandang disabilitas;