DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN RINCIAN DAN DESA 3. PENYALURAN DAN DESA 4. PENGGUNAAN DAN DESA 5. PELAPORAN DAN DESA 6. SANKSI 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; Menimbang WALIKOTA DENPASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG NO MOR 9 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR WALIKOTA DENPASAR PROVINS! BALI

3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Norn or 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga an 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081), terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199); Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.Kata adalah Kata Denpasar
2.Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Denpasar
3.Walikota adalah Walikota Denpasar

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971):
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07 /2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12.Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2017 Nomor 5); Menetapkan
11.Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin.
12.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan dierima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional. untukdigunakan penyelenggaraanmembiayai melaksanakan tugas dari pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan yang untuk dan
4.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rum ah tangga desanya

(1)Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2)Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus se bagai beriku t: AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + ( 1 * OT)}

BAB I

KETENTUAN UMUM PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 CARATATATENTANGWALIKOTAPERATURAN

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Afirmasi; dan
c.Alokasi Formula.

Pasal 2

13.RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah.
14.RKD adalah Rekening Kas Desa.
15.BUMdes adalah Sadan Usaha Milik Desa.
16.Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
17.KPA adalah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
18.OAK adalah Dana Alokasi Khusus. Alokasi Formula setiap Desa rasro jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota. Keterangan: AF Desa Zl Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = {(O, 10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0, 15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

BAB II

PENETAPANRINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersum ber dari kemen terian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

(4)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
(5)Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. OT DST Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
(3)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa. AAKab/kota Alokasi Afirmasi per Desa Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres rnerigenar Rincian APBN TA 2018 Keterangan: AA per Desa
(3)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20% dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Perbekel. melalui

Pasal 9

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

BAB III

PENYALURANDANADESA Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

AF Kab/Kota Z4 Z3 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota. rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota. rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota. Alokasi Formula kabupaten/kota. Z2

(1)Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pem bangunan dan pem berdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :

Pasal 10

(4)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40 % dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya dari Perbekel, paling lambat bulan Juni.
(5)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40 % dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Perbekel, paling lambat bulan Juli.
(6)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
(7)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
(8)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
(9)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
1. b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. a.Bidang Pembangunan Desa
  1. 1.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: a) Lingkungan pemukiman b) Transportasi c) Energi; d) Informasi dan komunikasi; e) Kesehatan masyarakat; dan f) Pendidikan dan kebudayaan.
  2. 2.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasaranan ekonomi untuk mewujudkan Lumbung ekonomi produktif Desa, meliputi : a) U saha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan; dan c) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  3. 3.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
  4. 1.Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  5. 2.Penanganan bencana alam; dan
  6. 3.Pelestarian lingkungan hidup.
  7. 4.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
(3)Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
(2)Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota. Musyawarah Desa. pelestariankegiatan6. Dukungan pengelolaan lingkungan hidup;

7.Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8.Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama:
9.Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10.Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa denga pihka ketiga; dan
11.Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
2.Pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bim bingan teknis, dengan materi ten tang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3.Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4.Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
5.Dukungan pengelolaan kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desapenyandang disabilitas;

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016