Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2! Undarrg-Undan-g Dasar Negara F-epuhlik Indonesia Tahun 1945; b.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OLS tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56941, diubah sebagai berikut: 2. 3.
REPIJBLIK INDONESIA
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
8. 9. 10. 6. PRE SIDE N REFUBLIK INDONESIA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah renpana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutny.a disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adaiah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desia yang menampung seluruh penerinraan Desa dan untuk membaSrar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 11. 1 1a.
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
Dalam hat Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum 'merterima ' dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi adnrinistratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) (2) (3) (4)
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Pemantauern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: (1) (2)
(1) (2)
Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan q+\s.i administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/ kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1) (2)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2016 PRESIDEN REPUBLI' 15DONESIA, ttd. JOKO WIDODO Di unclernglcarrr d i Jakarta pac'ia ta:.nggal 29 Maret 2016 MENTERI I-IUI(UM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLII( INDONESIA, ttd. YASONNA H, LAOLY I,EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONBSIA TAHUN 2076 NOMOR 57 Salinern sesuai dengan aslinya I(EMENTtrRIAN SEKRETARIAT NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA Asis[en Dalam De Deputi Bidang Pemerintahan Negeri dan Otonomi Daerah, uti Bidang Hukum dan ng-undangan, (> -6L ryono I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OL6 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UMUM Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkzrtkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan mempcrbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik ciari Desa ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa. Dalam perubahan ini, juga diatur mengenai Sisa Dana Desa baik di RKUD maupun RKD. Pengaturan Sisa Dana Desa, khususnya di RKUD, dimaksudkan agar Sisa Dana Desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka i
Cukup jelas. II. Angka 2 REPTJBLIK INDONESIA Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4 Pasal 24 Ayat (1) Penyampaian laporan kepala Desa kepada bupati/waiikota dikoordinasikan oleh camat setempat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi penggunaan" adalah laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten/kota. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Angka 5
Dihapus. Angka 6
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)