DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2! Undarrg-Undan-g Dasar Negara F-epuhlik Indonesia Tahun 1945; b.

2.Undang-Undang REPTJBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OLS tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56941, diubah sebagai berikut: 2. 3.
1.Di Antara . REPIJBLIK INDONESIA
1.Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal l disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka lla dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemeiintahan, kdpentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggaran 7. 8. 9. 10. 6. PRE SIDE N REFUBLIK INDONESIA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah renpana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutny.a disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adaiah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desia yang menampung seluruh penerinraan Desa dan untuk membaSrar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 11. 1 1a.
12.Sisa PRESIDE N L2. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
13.Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
14.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
(3)Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Menteri.

3.Ketentuan .
3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

a.peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
b.peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
c.Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
a.Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
b.laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelurnnya. Dalam hat Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum 'merterima ' dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi adnrinistratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)diatur dengan Peraturan Menteri.
(1)
(2)
(3)
(4)

4.Ketentuan #}ru -rlp44V PRESIDE N REPLIBLIK INDONESIA
4.Ketentuan Pasal 24 di:ubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2)disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

5.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Pemantauern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

(1)
(2)
(3)(41
(1)
(2)
1. a.penerbitan PR ESID E N R EPLJBLIK INDONESIA
2. a.penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
3. b.penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
4. c.penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
5. d.Sisa Dana Desa.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
2. b.realisasi penggunaan Dana Desa.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa,

7.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
(2)Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjaba-ran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

8.Ketentuan
8.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan q+\s.i administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa penundaan penyaluran Dana Desa tah'un anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/ kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(1)
(2)
(3)(41 (s)
(6)Agar f)ru -rlgy447 P[IESIDEN R i..FJI.JEIL IK IND ONES IA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 'Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembarari Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2016 PRESIDEN REPUBLI' 15DONESIA, ttd. JOKO WIDODO Di unclernglcarrr d i Jakarta pac'ia ta:.nggal 29 Maret 2016 MENTERI I-IUI(UM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLII( INDONESIA, ttd. YASONNA H, LAOLY I,EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONBSIA TAHUN 2076 NOMOR 57 Salinern sesuai dengan aslinya I(EMENTtrRIAN SEKRETARIAT NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA Asis[en Dalam De Deputi Bidang Pemerintahan Negeri dan Otonomi Daerah, uti Bidang Hukum dan ng-undangan, (> -6L ryono I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OL6 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UMUM Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkzrtkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan mempcrbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik ciari Desa ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa. Dalam perubahan ini, juga diatur mengenai Sisa Dana Desa baik di RKUD maupun RKD. Pengaturan Sisa Dana Desa, khususnya di RKUD, dimaksudkan agar Sisa Dana Desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka i

Pasal 1

Cukup jelas. II. Angka 2 REPTJBLIK INDONESIA Angka 2

Pasal 16

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas. Angka 4 Pasal 24 Ayat (1) Penyampaian laporan kepala Desa kepada bupati/waiikota dikoordinasikan oleh camat setempat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi penggunaan" adalah laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten/kota. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Angka 5

Pasal 25

Dihapus. Angka 6

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 26A

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 25

Peraturan turunan (33)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 26A

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 25

Peraturan turunan (33)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017