DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dimana pasal berikut mengalami perubahan : Pasal 15, 18, 33 ayat (4), diantara Pasal 79 dan 80 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 79A, 84 ayat (5), 86, 89 ayat (1) dan (2), 95, 97, 98 ayat (2), 104, 106, Ketentuan Paragraf 1 dan 2 bagian kedua pembangunan BAB V disisipkan 1 pasal yakni Pasal 116A Paragraf 1A, 117, 119, 125 ayat (2), 135, 159, 160 ayat (3) dan diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a), 161, 162, diantara Pasal 162 dan 163 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 162A, 163, 164, 165, diantara Pasal 165 dan 166 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 165A, 169, Pasal 170 diubah dan ditambah 1 huruf yakni huruf c dan terakhir Pasal 171.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perkembangan peraturan perundang- undangan, situasi dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini; 350Pas alketentuan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,
a.bahwa dalam rangka penataan pembangunan serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tingkat Kota, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
b.bahwa berdasarkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PROVINS! JAWA BARAT WALIKOTA DEPOK PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG I SALINAN I Menimbang 2 Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); ten tang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20023. ten tang Republik 2.

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengingat 3
2. 9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 4 86);
9. 22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. 19.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Seri E);
15. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Pasal 15

(1)Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki dan atau mengusai lahan yang status kepemilikannya dan atau penguasaanya jelas.
(2)Terhadap bangunan yang dibangun di tanah milik orang lain harus mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis.
(3)perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjelaskan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah daerah seperti Penyerahan Fasilitas umum dan kewajiban lainnya.
(4)Status Hak atas tanah, merupakan Tanda bukti kepemilikan tanah yang dipersyaratkan berupa sertifikat hak atas tanah dan akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok. Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK Menetapkan 6 pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana teknis yang tercantum dalam IMB. pembangunan, baru dapat setelah IMB diperoleh, dan Pelaksanaan dilaksanakan

Pasal 18

(1)IMBwajib dimiliki oleh orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan.
(2)Setiap Bangunan wajib memiliki IMB.
(5)Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas nama pemohon izin belum ada dan proses balik nama sedang diselesaikan, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud dilampirkan, antara lain:
1. a.surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Depok yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang memuat informasi mengenai lahan yang dimiliki oleh pemohon; dan
2. b.peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
(6)Apabila sertifikat hak atas tanah, atas nama Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota belum dimiliki, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud melampirkan Surat Pemyataan dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah terse but merupakan aset milik/ dikuasai.
(7)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2) yang telah disahkan oleh Notaris paling sedikit memuat:
1. a.Hak dan kewajiban para pihak;
2. b.luas, letak, dan batas-batas tanah;
3. c.fungsi bangunan;dan
4. d.jangka waktu pemanfaatan tanah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 7

Pasal 79A

Tata Cara Pemberian sertifikat IPTB kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 84 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

( 1) Setiap bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan/ atau proteksi aktif.

(2)Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan.
(3)Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan.
(4)Sarana jalan keluar dan/tangga kebakaran harus selalu bebas dari rintangan, bebas dari asap, dan memiliki penerangan yang cukup.
(5)Setiap pemasangan alat atau sistem alarm kebakaran tidak boleh mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar.
(6)Pada ruang yang mengeluarkan asap atau gas, harus disediakan lubang penghawaan dan/atau cerobong penghawaan secukupnya kecuali menggunakan alat bantu mekanis.

4.Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga Pasal 79A berbunyi sebagai berikut: 8

(2)Permohonan IPR diajukan ke OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.
(3)Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan minimal, sebagai berikut:
1. a.Alas Hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah dan akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah;
2. b.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
3. c.Kartu tanda identitas diri;

Pasal 86

(1)Sebelum mengajukan permohonan IMB, setiap orang perseorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan IPR terkait dengan fungsi dan klasifikasi bangunan yang akan dibangun di lokasi yang direncanakan.

Pasal 84

( 1) Setiap orang a tau badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan pembangunan tersebut termasuk kriteria wajib memiliki Dokumen AMDALmaka wajib memiliki Persetujuan Prinsip.

(2)Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPMP2Tatau kepada OPD yang membidangi perizinan.
(3)Persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip, adalah sebagai berikut:
1. a.identitas pemohon; dan
2. b.proposal rencana kegiatan pembangunan.
(4)Dalam waktu 10 (sepuluh) hari Pemerintah Kota wajib memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut, baik disetujui ataupun tidak disetujui.

6.Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: 9

d.Peta lokasi rencana bangunan; dan
e.lnformasi rencana teknis kegiatan.

(4)Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atas nama pemohon izin belum ada dan proses balik nama sedang diselesaikan, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud dilampirkan, antara lain :
1. a.surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Depok yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang memuat informasi mengenai lahan yang dimiliki oleh pemohon; dan
2. b.peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
(5)Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atas nama Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota belum dimiliki, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud melampirkan Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah terse but merupakan aset milik/ dikuasai.
(6)Lampiran sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diberikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

7.Ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

( 1) Pemohon Izin Pemanfaatan Ruang wajib berbadan hukum untuk fungsi hunian sebagai berikut:

a.Rumah Tinggal Deret dengan luas lahan diatas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
b.Rumah tinggal sementara antara lain rumah susun dan apartemen.
c.Bangunan Fungsi Usaha Perhotelan dan sejenisnya. 10

Pasal 95

(1)Rekomendasi Teknis berisi tentang rekomendasi organisasi perangkat daerah dalam bidang :
1. a.penanganan banjir (piel banjir);
2. b.pemanfaatan air bersih;
3. c.rekayasa lalu lintas;
4. d.penempatan PJU;
5. e.proteksi kebakaran bangunan gedung; atau
6. f.rekomendasi teknis lainnya sesuai dengan karakteristik fungsi bangunan.
(2)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf I, diperuntukkan bagi semua fungsi bangunan kecuali untuk IMB rumah tinggal tunggal.
(3)Kriteria Bangunan Gedung yang membutuhkan Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan rekomendasi tehnis di tujukan kepada BPMP2T atau OPD tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan, dengan melampirkan:
1. a.Rancang gambar bangunan; dan
2. b.IPR.
(2)Pemanfaatan ruang yang peruntukannya hunian lebih dari 5 (lima) bangunan, komersial, jasa, perkantoran, pendidikan, industri, dan/ atau sarana ibadah baik perorangan atau badan hukum/badan usaha wajib membuat Rencana Tapak (Siteplan) yang disahkan oleh kepala OPD yang menangani perizinan.
(3)Pemanfaatan ruang untuk hunian perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memenuhi ketentuan 60% (enam puluh persen) untuk efektif kavling dan 40% (empat puluh persen) untuk prasarana, sarana, dan utilitas.

8.Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: 11

Pasal 97

Rencana tapak/ Siteplan mempunyai kriteria :

a.pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan wajib memenuhi ketentuan 60 % untuk efektif kavling dan 40 % untuk PSUdari IPR yang diperoleh.
b.Luas minimal kavling/unit perumahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bidang Tata Ruang Kota Depok.
c.dalam hal pengembang sudah memiliki rencana tapak/ siteplan yang didasari oleh Izin Pemanfaatan Ruang yang disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dan akan melakukan revisi terhadap siteplan yang dimiliki, maka berlaku ketentuan yang sesuai pada saat Izin Pemanfaatan Ruang awal dikeluarkan.
d.Rencana tapak/ Siteplan dapat dijadikan dasar pemecahan kavling di Kantor Pertanahan Kota Depok.
e.Pemecahan lahan yang tidak memerlukan rencana tapak adalah:
1. 1.Lahan yang didapat dari tanah waris sesuai jumlah ahli waris;
2. 2.Lahan yang akses jalannya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.
3. 10.Ketentuan Pasal 98 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

( 1) Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak/ Siteplan melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan dokumen administratif dan rencana teknis.

(2)Persyaratan dokumen administratif permohonan rencana tapak/ Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit meliputi :

9.Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: 12

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 79A

Pasal 33

Pasal 86

Pasal 84

Pasal 89

Pasal 95

Pasal 97

Pasal 98

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 79A

Pasal 33

Pasal 86

Pasal 84

Pasal 89

Pasal 95

Pasal 97

Pasal 98

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013