DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum, pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan h u k u m Cuma-Cuma sebagfdmana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan h u k u m ;
c.bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan H u k u m perlu diatur penyelenggaraan bantuan h u k u m u n t u k masyarakat miskin di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h u r u f b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan H u k u m U n t u k Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan H u k u m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO DAN WALIKOTA GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalahWalikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Hukum.
5.Bantuan H u k u m adalah jasa h u k u m yang diberikan oleh Pemberi Bantuan H u k u m secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan H u k u m .
6.Penerima Bantuan H u k u m adalah orang atau kelompok orang miskin d i Daerah. 7 . Pemberi Bantuan H u k u m adalah lembaga bantuan h u k u m atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan H u k u m berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon Bantuan H u k u m adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan H u k u m , atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan H u k u m .
9.Perkara adalah masalah h u k u m yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara H u k u m yang dilakukan melalui jalur pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara H u k u m yang dilakukan d i luar jalur pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
12.Akreditasi adalah Pengakuan terhadap Pemberi Bantuan H u k u m yang diberikan oleh Panitia verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan H u k u m tersebut layak u n t u k memberikan Bantuan H u k u m .
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

Pasal 2

Bantuan H u k u m dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam h u k u m ;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan H u k u m bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan H u k u m u n t u k mendapat akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara pada umumnya dan masyarakat khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam h u k u m ;
c.menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan H u k u m dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah dalam Daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, eflsien, dan dapat dipertanggungj awabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan H u k u m diberikan kepada Penerima Bantuan H u k u m yang menghadapi masalah h u k u m .
(2)Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan h u k u m u n t u k perkara h u k u m keperdataan, h u k u m pidana, dan h u k u m tata usaha negara baik Litigasi maupun Non litigasi.
(3)Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan h u k u m lain u n t u k kepentingan h u k u m Penerima Bantuan H u k u m .

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan H u k u m diselenggarakan u n t u k membantu menyelesaikan permasalahan h u k u m yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan H u k u m diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi H u k u m dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan H u k u m yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.berbadan h u k u m ;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan H u k u m ;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan H u k u m ;
3. c.mengelola anggaran Bantuan H u k u m secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan H u k u m kepada Walikota dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi H u k u m berwenang:

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan H u k u m dan pemberian Bantuan H u k u m dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
b.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan H u k u m .

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan h u k u m , Walikota menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan H u k u m sebagmmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Kerjasama penyelenggaraan bantuan h u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku u n t u k jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan Bantuan h u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pemberi Bantuan H u k u m kepada masyarakat miskin berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan bantuan h u k u m kepada masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbalan jasa;
b.melakukan pelayanan bantuan h u k u m ;
c.menyelenggarakan penyuluhan h u k u m , konsultasi h u k u m , dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan peny elenggaraan bantuan h u k u m ;
d.menerima biaya dari Pemerintah Daerah u n t u k melaksanakan bantuan h u k u m berdasarkan Peraturan Daerah i n i ;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain daji pemerintah ataupun instansi lain, u n t u k kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan h u k u m , keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan H u k u m .

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011