Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalahWalikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Hukum.
5.Bantuan H u k u m adalah jasa h u k u m yang diberikan oleh Pemberi Bantuan H u k u m secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan H u k u m .
6.Penerima Bantuan H u k u m adalah orang atau kelompok orang miskin d i Daerah.
7 . Pemberi Bantuan H u k u m adalah lembaga bantuan h u k u m atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan H u k u m berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon Bantuan H u k u m adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan H u k u m , atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan H u k u m .
9.Perkara adalah masalah h u k u m yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara H u k u m yang dilakukan melalui jalur pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara H u k u m yang dilakukan d i luar jalur pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
12.Akreditasi adalah Pengakuan terhadap Pemberi Bantuan H u k u m yang diberikan oleh Panitia verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan H u k u m tersebut layak u n t u k memberikan Bantuan H u k u m .
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.