DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini beris tentang KETENTUAN UMUM, JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI, LAMBANG DAERAH( Logo, Bendera Daerah, Bendera Jabatan Kepala Daerah, Himne Daerah), PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH (Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah, Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah, Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Kepala Daerah), PENGGUNAAN LOGO DAERAH OLEH MASYARAKAT, LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kota Gunungsitoli perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Gunungsitoli;
b.bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, untuk itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 8 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1 1 . Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 1 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Gunungsitoli;

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
7.Bendera Negara adalah Sang Merah Putih;
8.Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika;
9.Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya;
10.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 1 1 . Logo adalah Logo Daerah Kota Gunungsitoli; 1 2 . Bend era Daerah adalah Bendera Kota Gunungsitoli;
13.Bendera Jabatan adalah Bendera Jabatan Kepala Daerah;
14.Himne Daerah adalah Himne Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

( 1 ) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Logo Daerah;
b.Bendera Daerah;
c.Bendera Jabatan Kepala Daerah; dan
d.Himne.

(2)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lambang identitas daerah.
(3)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. t . I f t t l l f t
(4)Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III

LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam bentuk dan lukisan yang terdapat dalam Lambang Daerah dimaksud adalah:

a.lukisan yang terdapat dalam lambang Kota Gunungsitoli adalah: 1 . omo hada (Rumah Adat Nias) yang merupakan refleksi kosmologi yang menyatakan se buah kesatuan dan totalitas;
1. 2.tiang kayu / ehomo berjumlah enam (6) dan tiang silang/ndriwa berjumlah enam (6) yang berfungsi sebagai penyangga omo hada melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kota Gunungsitoli;
2. 3.jendela pada atap /tu.wu - tu.wu berjumlah tiga (3) buah menggambarkan bahwa dalam rumah memerlukan udara yang segar, cahaya dan inspirasi yang berasal dari luar melalui tiga (3) buah tuwu - tuwu;
3. 4.tangga dan geduo merupakan bagian dari rumah adat yang fungsinya jalan masuk ke dalam rumah yang berada dibawah lantai rumah atau disebut aro nomo menggambarkan bahwa rumah itu adal ah rumah adat atau omo sebua, sebagai tempat orang banyak bermusyawarah;
4. 5.pengikat atap rumah adat / lazi mbumbu berjumlah lima (5) buah menggambarkan bahwa omo had.a dimiliki lima (5) elemen yaitu pemilik rumah (soboto), saudara - saudara (faiwasa), banua / fabanuasa, sitengaboo dan ori/adat;
5. 6.gambar bintang adalah aspek religius yang merupakan wujud kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bintang bersudut lima melambangkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bemegara;
6. 7.tulisan SAMAERI yang artinya mengayomi, memelihara, melindungi dan mengasihi merupakan motto, tekad dan panggilan pemerintah bersama masyarakat kota Gunungsitoli untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana terkandung dalam tulisan terse but;
7. 8.padi, kapas dan pita pengikat adalah melambangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dan masyarakat dengan bergandengan tangan yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
8. 9.gambar daratan/ gunung, hutan dan laut melambangkan potensi Kata Gunungsitoli yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perlu digali dan diolah untuk kesejahteraan masyarakat, baik yang terkandung di daratan, laut dan hutan, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan mampu;
9. 10.gambar laut bergelombang berjumlah sembilan (9} menggambarkan bahwa Kota Gunungsitoli adalah Kota yang kreatif dan dinamis dan mulai efektif tanggal 9 - 09 -- 2 0 0 9 ; d a n 1 1 . pita dengan tulisan kata KOTA GUNUNGSITOLI nama Daerah yaitu Daerah Kota Gunungsitoli diletakkan pada sebuah pita yang ujung pitanya berbentuk ornamen Ni'olasara ata Ni'obawa Lasara dengan makna adalah lambang kebesaran dan pemeliharaan dari yang Kuasa.
b.ukuran logo Daerah Kota Gunungsitoli dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 3 (tiga) berbanding 4 ( em pat);
c.gambar logo Daerah Kata Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)Desain bendera daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
(2)Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna merah.
(3)Gambar bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

( 1) Desain bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf c, berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan dasar warna biru.

(2)Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan kepala daerah, berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Gambar bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berjudul Kota Gunungsitoli.
(2)Himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

( 1 ) Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, dapat digunakan pada :

a.bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
b.gapura;
c.tanda batas daerah dengan kabupaten/kota tetangga;
d.kop surat;
e.kantor Kecamatan;
f.kantor Desa/Kelurahan;
g.lencana atau gambar; dan
h.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.

(2)Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo Daerah tidak digunakan pada doh.--umen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

( 1 ) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.

(2)Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan pada papan nama :
1. a.kan tor kepala daerah;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor SKPD, kecamatan, kelurahan/desa;
4. d.rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. e.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(3)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerin tahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
(4)Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
1. a.ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. b.ruang sidang DPRD;
3. c.ruang kerja kepala SKPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan/ desa;
4. d.ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
5. e.ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/ aula dan ruang tamu, pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(5)Penempatan logo daerah di dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 9

( 1 ) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/ atau tertutup.

(2)Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah. � � I I 1

Pasal 10

Logo daerah yang digunakan untuk kop surat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf d, ditempatkan dibagian paling atas posisi kiri kertas. Pasal 1 1 ( 1 ) Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h digunakan sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan pakaian lainnya.

(2)Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai logo daerah yang digunakan untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014