DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah dimaksud, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf b angka 3 diubah dan huruf d angka 1 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)dihapus
(2)dihapus
(3)Susunan organisasi sekretariat daerah Kota Jambi, terdiri dari:
1. a.sekretaris daerah ;
2. b.asisten pemerintahan (Asisten I), membawahi :
  1. 1.bagian pemerintahan umum, terdiri dari : a) subbagian perangkat pemerintahan; b) subbagian otonomi dan kerjasama antar daerah; c) subbagian pertanahan dan perbatasan.
  2. 2.bagian hukum dan perundang-undangan, terdiri dari : a) subbagian penyusunan dan perumusan produk hukum; b) subbagian bantuan hukum; c) subbagian dokumentasi dan informasi hukum.
  3. 3.bagian hubungan masyarakat dan protokol, terdiri dari : a) subbagian peliputan; b) subbagian data dan informasi; c) subbagian protokol.
3. c.asisten perekonomian dan pembangunan (Asisten II), membawahi :
  1. 1.bagian pembangunan, terdiri dari : a) subbagian program dan administrasi pembangunan; b) subbagian pengendalian; c) subbagian evaluasi dan pelaporan.
  2. 2.bagian perekonomian, terdiri dari : a) subbagian sarana dan prasarana ekonomi; b) subbagian produksi dan promosi; c) subbagian penanaman modal dan badan usaha daerah.
  3. 3.bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari : a) subbagian kesejahteraan; b) subbagian pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat; c) subbagian agama, pendidikan dan kebudayaan.
4. d.asisten administrasi umum (Asisten III), membawahi :
  1. 1.bagian keuangan sekretariat, terdiri dari : a) subbagian anggaran dan penatausahaan; b) subbagian akuntansi dan pelaporan.
  2. 2.bagian organisasi, terdiri dari : a) subbagian kelembagaan dan kepegawaian; b) subbagian ketatalaksanaan dan perpustakaan; c) subbagian analisa jabatan.
  3. 3.bagian umum, terdiri dari : a) subbagian tata usaha pimpinan; b) subbagian rumah tangga; c) sub bagian perlengkapan.
  4. 4.dihapus
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(4)Struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : STAF AHLI

Pasal 5

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.staf ahli bidang hukum dan politik;
2. b.staf ahli bidang pemerintahan;
3. c.staf ahli bidang pembangunan;
4. d.staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
5. e.staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
(3)Staf ahli walikota diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil;
(4)dihapus.
(5)dihapus.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Tugas dan fungsi staf ahli walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(2)Staf ahli walikota mempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Staf ahli walikota dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(4)Hubungan kerja staf ahli walikota dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2014 WALIKOTA JAMBI, dto SYARIF FASHA Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, dto DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 9 Salinan Sesuai dengan aslinya Kabag Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi, dto EDRIANSYAH,SH.MM PENATA Tk. I Nip. 19720614 199803 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008