DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan Pengaturan tentang Ketertiban umum; 3. Ruang Lingkup; 4. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; 5. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat umum; 6. Tertib Sungai, Saluran dan Mata Air; 7. Tertib Usaha; 8. Tertib Lingkungan; 9. Tertib Bangunan; 10. Tertib Sosial Masyarakat; 11. Tertib Kesehatan; 12. Tertib Tempat hiburan dan Keramaian; 13. tertib Pemondokan, Kos dan Penginapan; 14. tindakan Penertiban; 15. Peran Serta Masyarakat; 16. pembinaan dan Pengawasan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan SALINAN 2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
3.Walikota adalah Walikota Kediri;
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
5.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 4
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12.Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
13.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
14.Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
15.Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
16.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 5
17.Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
18.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kota Kediri baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
19.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
21.Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
22.Mata air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
23.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25.Pemondokan adalah rumah tempat menumpang (menumpang bermalam) seperti Guest House, Home Stay, dan lainnya tidak termasuk pondok pesantren.
26.Kos adalah penempatan satu ruang (kamar) rumah seseorang dengan perjanjian membayar dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lain didalamnya seperti makan dan/atau perabot yang dipakai.
27.Penginapan adalah rumah atau bangunan yang disediakan sebagai sarana untuk menginap termasuk diantaranya hotel, losmen, motel dan rumah kontrakan. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(1)Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.tertib jalan dan angkutan jalan;
2. b.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. c.tertib sungai, saluran dan mata air;
4. d.tertib usaha;
5. e.tertib lingkungan;
6. f.tertib bangunan;
7. g.tertib sosial masyarakat;
8. h.tertib kesehatan;
9. i.tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. j.tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel; dan
11. k.tertib kependudukan.

BAB IV

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1)Setiap pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pejalan kaki menyeberang jalan pada tempat penyeberangan yang telah ditentukan. 7
(3)Dalam hal belum terdapat fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang jalan di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(5)Setiap pengemudi kendaraan umum menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
(6)Setiap pengemudi kendaraan umum berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
(7)Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
2. b.membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, dan pulau-pulau jalan;
3. c.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
4. d.mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
5. e.melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
6. f.menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya, serta berjualan atau berdagang di badan jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. g.melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
8. h.menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan; 8
9. i.merusak badan jalan;
10. j.menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
11. k.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
12. l.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
13. m.menempatkan atau membiarkan kendaraan dan/atau barang dalam keadaan rusak/rongsokan di badan jalan;
14. n.memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan dan/atau barang di badan jalan;
15. o.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
16. p.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
17. q.membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
18. r.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
19. s.buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
20. t.menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; dan
21. u.membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang mempunyai izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
2. b.melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
3. c.bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
4. d.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; 9
5. e.berjualan atau berdagang di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat dan waktu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.menyewakan permainan di jalur hijau, taman dan tempat umum;
7. g.menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum;
8. h.membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum;
9. i.berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
10. j.melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
11. k.memotong, menebang, memindah atau merantingkan pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk kepentingan keselamatan manusia;
12. l.membuang sampah dan/atau kotoran, buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
13. m.mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan fasilitas umum lainnya;
14. n.memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
15. o.merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
16. p.membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;
17. q.mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian;
18. r.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
19. s.membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum; 10
20. t.mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
21. u.melakukan perbuatan asusila;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf n dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN MATA AIR

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai dan mata air yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran, sungai dan di sekitar mata air;
3. c.memasang/menempatkan keramba di sekitar mata air yang menjadi kewenangan daerah;
4. d.menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi;
5. e.mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan/atau kelengkapan keindahan kota lainnya;
6. f.memanfaatkan air sungai dan/atau sumber air yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha;
7. g.mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial;
8. h.menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai;
9. i.melakukan penambangan pasir di sungai;
10. j.membuang limbah industri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman dan sungai. 11
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf i dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TERTIB USAHA

Pasal 8

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian- bagian lainnya berupa :
  1. 1.daging gelap;
  2. 2.daging selundupan;
  3. 3.daging gelonggongan; dan
  4. 4.daging yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.
2. b.melakukan usaha perdagangan manusia;
3. c.melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (baby sitter) tanpa izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk;
4. d.melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
5. e.melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen di fasilitas umum;
6. f.melakukan kegiatan usaha yang berdampak terhadap keresahan sosial masyarakat dan menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; dan
7. g.mengoperasionalkan/menjalankan kegiatan usaha sebelum memiliki dokumen perizinan secara lengkap.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, harus menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.
(3)Usaha perseorangan atau badan usaha yang memiliki karyawan wajib memperpanjang dan/atau menghentikan kegiatan operasionalnya apabila salah satu atau lebih dari izin usahanya sudah habis masa berlakunya. 12
(4)Setiap usaha pemotongan hewan ternak harus dilakukan di rumah potong hewan kecuali untuk pemotongan hewan ternak untuk acara peribadatan atau upacara adat.
(5)Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging harus memiliki izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk.
(6)Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(7)Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

BAB VIII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
(2)Setiap pemilik binatang harus menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
(3)Setiap orang atau badan yang memiliki hewan langka dan dilindungi harus mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

BAB IX

TERTIB BANGUNAN

Pasal 10

(1)Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus memelihara pagar hidup maksimal 1 (satu) meter atau bukan pagar hidup tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter diatasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seizin Pejabat yang berwenang.
(2)Dalam hal bangunan rumah tidak dimungkinkan dibuat pagar maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
(3)Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus memotong pohon atau tumbuhan yang ada di persil miliknya yang mengganggu fasilitas umum. 13
(4)Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungannya.
(5)Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(6)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai/bantaran sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
2. b.mendirikan bangunan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan;
3. c.mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan site plan dan keperuntukannya dalam perizinan; dan
4. d.mendirikan menara/tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(7)Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi harus menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020