DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan. memuat antara lain: ketentuan umum; penyelenggaraan reklame; jenis reklame; persyaratan reklame; materi reklame; penataan reklame; perizinan; jaminan biaya pembongkaran; pengendalian dan penertiban; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan reklame seringkali terjadi kontradiksi antara kepentingan penempatan papan reklame pada daerah yang strategis dengan kepentingan kualitas wajah jalan (‘streetscape’) serta kontradiksi antara keinginan untuk mengendalikan penempatan maupun ukuran reklame dengan kepentingan pendapatan pemerintah daerah yang sebanding dengan jumlah dan besarnya ukuran reklame;
c.bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3
6.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
7.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5.Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 4 memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7.Reklame Insidentil adalah reklame yang konstruksinya menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu, multiplek dan sejenisnya.
8.Reklame Permanen adalah reklame yang menempel dan bendiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.
9.Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
10.Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
11.Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
12.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
13.Surat Izin Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
b.menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; dan
c.mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

(1)Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
(2)Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan :
1. a.untuk kepentingan sendiri; atau
2. b.untuk kegiatan usaha reklame.
(3)Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan estetika daerah, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan.

Pasal 5

(1)Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
1. a.reklame insidentil; dan
2. b.reklame permanen.
(2)Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.reklame kain;
2. b.reklame melekat, stiker;
3. c.reklame selebaran/poster;
4. d.reklame udara;
5. e.reklame apung;
6. f.reklame suara;
7. g.reklame film/slide;
8. h.reklame peragaan; dan
9. i.reklame papan/billboard.
(3)Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.reklame papan/billboard;
2. b.vidiotron/megatron/Large Eletronic Display (LED), dan sejenisnya;
3. c.reklame berjalan termasuk pada kendaraan. 6

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
b.tidak menutup/mengganggu pandangan terhadap perlintasan kereta api;
c.tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharaannya; dan
d.konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan antara lain :
1. a.tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
2. b.tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
3. c.tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
4. d.materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
(2)Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana umum lainnya.
(3)Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan antara lain :
1. a.berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan;
2. b.tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar. 7
(4)Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
(5)Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib memenuhi ketentuan antara lain :
1. a.diselenggarakan diatas air;
2. b.tidak boleh mencemari air.
(6)Penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f wajib memenuhi ketentuan antara lain :
1. a.diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara;
2. b.tidak boleh menimbulkan kebisingan.
(7)Penyelenggaraan reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g wajib diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide).
(8)Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h wajib diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
2. b.instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
3. c.penyelenggaraan reklame diatas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
4. d.harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
5. e.kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
(2)Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap reklame berjalan.
(3)Penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, wajib 8 memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.sesuai dengan desain body kendaraan bermotor dimaksud;
2. b.dilarang untuk reklame jenis megatron.
(4)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan Sign Net ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
1. a.paling tinggi 3 (tiga) meter;
2. b.jarak antar reklame sign net paling dekat 10 (sepuluh) meter;
3. c.jarak reklame paling dekat 25 (dua puluh lima) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
4. d.penyelenggaraan reklame sign net di median jalan paling besar 2 m² (dua meter persegi).
(5)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
1. a.luas bidang reklame paling besar 75 m² (tujuh puluh lima) meter persegi;
2. b.tidak boleh menutupi pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Pasal 9

(1)Penyelenggara reklame wajib :
1. a.memasang plat Izin Mendirikan Bangunan dan stiker masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat terlihat dengan jelas;
2. b.memasang identitas dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat dengan jelas, bagi reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
3. c.memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
4. d.melakukan pembongkaran reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir;
5. e.bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
6. f.membayar biaya jaminan bongkar;
(2)Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat diminta kembali oleh Penyelenggara Reklame apabila telah melampaui batas waktu pengajuan Restitusi, dinyatakan 9 menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 1 Tahun 2016