DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kegiatan; penganggaran; pelaksanaan anggaran; pelaksanaan kegiatan; penatausahaan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan perlu adanya pedoman pelaksanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019; 3
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kediri yang dipimpin oleh camat.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja atau perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri.
9.Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Kediri untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
10.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
15.Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
18.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
19.Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
20.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 5
21.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
23.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat kelurahan dalam upaya peningkatan potensi masyarakat kelurahan.
(2)Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah:
1. a.meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
2. b.memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan mengidentifikasi permasalahannya; dan
3. c.meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur kegiatan :

a.pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
b.pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

a.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
1. 1.jaringan air minum;
2. 2.drainase dan selokan;
3. 3.sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
4. 4.sumur resapan;
5. 5.jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 7
6. 6.alat pemadam api ringan;
7. 7.pompa kebakaran portabel; dan/atau
8. 8.penerangan lingkungan pemukiman.
b.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :
1. 1.jalan pemukiman; dan/atau
2. 2.jalan poros Kelurahan.
c.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi :
1. 1.mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal; dan/atau
2. 2.pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu.
d.pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
1. 1.taman bacaan masyarakat;
2. 2.bangunan pendidikan anak usia dini; dan/atau
3. 3.wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, meliputi :

a.pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
1. 1.pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. 2.keluarga berencana;
3. 3.pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
b.pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
1. 1.penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. 2.penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
c.pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi :
1. 1.penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
2. 2.kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
d.pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi :
1. 1.pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
2. 2.kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan. 8
e.pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi :
1. 1.pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
2. 2.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
3. 3.kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
f.penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
1. 1.penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. 2.pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. 3.pelatihan tenaga sukaxelawan untuk penanganan bencana; dan/atau
4. 4.edukasi manajemen proteksi kebakaran.

Pasal 6

(1)Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
(2)Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
(3)Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)dibuat dalam bentuk berita acara.
(4)Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Hasil musyawarah Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU Tambahan dalam APBD untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun oleh camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kelurahan dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022