DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 huruf a ditambah angka baru yakni angka 9; 2. Ketentuan Pasal 6 ditambah ayat baru yakni ayat (5); 3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan pasal baru yakni Pasal 11A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45); SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
13.Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 4 huruf a ditambah angka baru yakni angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4” Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

a.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain : 4 1) jaringan air minum; 2) drainase dan selokan; 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; 4) sumur resapan; 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 6) alat pemadam api ringan; 7) pompa kebakaran portabel; 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
b.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi : 1) jalan pemukiman; dan/atau 2) jalan poros Kelurahan.
c.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi : 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal; dan/atau 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu.
d.pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi : 1) taman bacaan masyarakat; 2) bangunan pendidikan anak usia dini; dan/atau 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 ditambah ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
(2)Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
(3)Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk berita acara. 5
(4)Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
(5)Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan melalui proses verifikasi usulan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.

3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan pasal baru yakni Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1. 4.Ketentuan Pasal 15 ditambah ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Lurah selaku PPK menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.
(2)PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(3)RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola.
(4)Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tahapan verifikasi sebagai berikut :
1. a.Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur / fisik diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 6 Penataan Ruang dan/atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan;
2. b.Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan selain pembangunan infrastruktur / fisik diverifikasi oleh Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan setempat.
  1. 5.Lampiran huruf I Format Berita Acara Serah Terima diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  2. 6.Setelah lampiran huruf I ditambah 3 (tiga) lampiran baru yakni Lampiran huruf J, huruf K, dan huruf L sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 1 Juli 2019 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangka di Kediri pada tanggal 1 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003 7 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 13 TAHUN 2019 TANGGAL : 1 JULI 2019 --------------------------------------- I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN ................................ KELURAHAN ................................ Jl. ....................................... Telp. .......................... KEDIRI BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR : ...... Pada hari ini, ......., Tanggal..... Bulan..... Tahun..... bertempat di Kelurahan ....., Kecamatan....., Kota Kediri yang bertandatangan di bawah ini : I. Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Nama : Jabatan : .... (ketua RT atau RW)..... Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Barang Jumlah Nilai (Rp) Keterangan 1 2 Dst. Dan selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA, ........................................ PIHAK PERTAMA, ....................................... 8 J. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : ..................................... Pada hari ini, ........., Tanggal...... Bulan...... Tahun........, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ............................. Jabatan : Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .............. Alamat : ................................. yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat “.........” berdasarkan Surat Nomor ............... Tanggal ............... telah memeriksa hasil pekerjaan swakelola pada Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .............. berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor ................ Tanggal .............. sebagai berikut : No. Jenis Pekerjaan / Kegiatan Nilai (Rp) Volume
  3. 1..................................
  4. 2..................................
  5. 3.Dst (sesuai Kontrak Swakelola) dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik / sesuai Kontrak Swakelola. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. KELOMPOK MASYARAKAT “................... “ KELURAHAN .......... KECAMATAN ........... KOTA KEDIRI Sekretariat : Jl. ........... No. .... Kediri Contact Person : ...................... (08.....................) Tim Pengawas Swakelola, ................................. 9 K. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF PEKERJAAN SWAKELOLA Nomor : ...................................... Pada hari ini, ........., Tanggal...... Bulan...... Tahun........, kami yang bertandatangan di bawah ini : No. Nama NIP Jabatan
  6. 1......................... ..................... Ketua PPHP
  7. 2......................... ..................... Sekretaris PPHP
  8. 3......................... ..................... Anggota PPHP Yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kecamatan ....... Nomor ........... Tanggal .............. Dengan ini menyatakan bahwa :
  9. 1.Telah mengadakan pemeriksaan administratif pekerjaan swakelola pada :
3. a.Pekerjaan : Pekerjaan Swakelola pada Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ..............
4. b.Nomor Kontrak : ..................
5. c.Tanggal Kontrak : ..................
6. d.Nilai Kontrak : Rp. .....................
7. e.Pelaksana : Pelaksana Swakelola pada Kelompok Masyarakat “.......” Kelurahan .......... Kecamatan ...........
  1. 2.Berdasarkan pemeriksaan admnistratif maka dokumen administratif berkaitan dengan Pekerjaan Swakelola pada Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .............. sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah sesuai dan lengkap. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kuasa Pengguna Anggaran PPHP ................................... Pangkat NIP. .........................
  2. 1................. Ketua ...............
  3. 2................. Sekretaris ...............
  4. 3................. Anggota ............... PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN .................. KELURAHAN ................... Jl. ............................ Telp. ................. KEDIRI 10 LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF PEKERJAAN SWAKELOLA No. Jenis Dokumen Tanggal Dokumen Nomor Dokumen Hasil Pemeriksaan Ada dan Sesuai Tidak ada/tidak lengkap
  5. 1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ............. .............. .............. ...............
  6. 2.Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP ............. .............. .............. ...............
  7. 3.Pengesahan Pokmas ............ ............. .............. ...............
  8. 4.Nota Kesepahaman (MoU) antara Camat dengan Pokmas ............. .............. ............. ...............
  9. 5.Pembentukan Tim Swakelola
  10. 6.KAK / Spesifikasi Teknis oleh PPK ............... ................. .............. ...............
  11. 7.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ............... ................. .............. ...............
  12. 8.Kontrak Swakelola .............. ................. ............. ...............
  13. 9.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola oleh Tim Pengawas Swakelola ............... ............... ............. ............... Kuasa Pengguna Anggaran PPHP ................................... Pangkat NIP. .........................
  14. 1................. Ketua ...............
  15. 2................. Sekretaris ...............
  16. 3................. Anggota ............... 11 L. FORMAT PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA Nomor : ................................. Pada hari ini, ........., Tanggal...... Bulan...... Tahun........ bertempat di Kelurahan ........ Kecamatan ......... Kota Kediri, yang bertandatangan di bawah ini :
  17. 1.Nama : ............................. NIP : ............................. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Alamat : Kelurahan ................ Kecamatan ....................
  18. 2.Nama : ............................. Jabatan : Tim Pelaksana Swakelola Alamat : ............................. Saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima hasil pekerjaan swakelola Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .............. yang diserahkan oleh Tim Pelaksana Swakelola sesuai :
  19. 1.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Swakelola No. ............... Tanggal ..................
  20. 2.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan Swakelola No. ............... Tanggal .................. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN...................................... KELURAHAN............................................... Jl. ................................ Telp. .............. KEDIRI. Kuasa Pengguna Anggaran ................................. Pangkat NIP. ............................. Tim Pelaksana Swakelola, ................................. Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019