DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. memuat antara lain penetapan tipe-tipe SPKD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Kediri telah

Menetapkan

menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

c.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional, maka perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk SALINAN 2 Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. 9.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran 4 Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) diubah sebagai berikut :
9. 1.Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
c.Inspektorat dengan tipe B;
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
3. 3.Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. 5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5
8. 8.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
9. 9.Dinas Pendidikan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
10. 10.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 6
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Mojoroto dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kota dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Pesantren dengan Tipe A.
4. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

4.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 25 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menggunakan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.
(2)Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. SISWANTO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 329-6/2020 Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM MARIA KARANGORA, SH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001 EDIRI, Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI I. UMUM Kelembagaan Perangkat Daerah di Kota Kediri ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam susunan peraturan Daerah tersebut terdapat perangkat daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka nomenklatur beberapa perangkat daerah di Kota Kediri sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian, yaitu :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka keberadaan rumah sakit daerah perlu disesuaikan menjadi unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. LEMBARAN DAERAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 78 KOTA KEDIRI NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 17

Pasal 25

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 17

Pasal 25

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023