DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Staf Ahli; 4. Pengisian Jabatan Perangat Daerah; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Walikota adalah Walikota Kediri.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
4.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian 3 dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
6.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Perangkat daerah adalah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
c.Inspektorat dengan Tipe B;
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
3. 3.Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 4
5. 5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
9. 9.Dinas Pendidikan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
10. 10.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. 5
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Mojoroto dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kota dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Pesantren dengan Tipe A.

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian

Pasal 4

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 5

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. 6

Pasal 6

(1)Dinas dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

(1)Dinas dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tuga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

(1)Dinas dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

(1)Badan dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. 7

Pasal 10

(1)Badan dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 11

(1)Badan dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…