DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kediri

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.378.902.726.992,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.744.540.975.718,00 Defisit (Rp. 365.638.248.726,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 390.638.248.726,00
b.Pengeluaran Rp. 25.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 365.638.248.726,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00 berkenaan

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp1.378.902.726.992,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp315.672.009.007,00 (tiga ratus lima belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.310.000.000,00 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.341.438.250,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.982.863.784,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.037.706.973,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.063.230.717.985,00 (satu triliun enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp958.732.085.618,00 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.498.632.367,00 (seratus empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.744.540.975.718,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.448.529.168.649,00 (satu triliun empat ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.150.838.983,00 (enam ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp678.153.040.216,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu dua ratus enam belas rupiah). Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.698.670.150,00 (delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.526.619.300,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp283.391.437.069,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.726.405.606,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus enam rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp161.776.132.116,00 (seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.375.489.847,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp913.409.500,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp620.370.000,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023