DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kediri

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di SALINAN Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Walikota adalah Walikota Kediri.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 1.378.902.726.992,00
b.Bertambah Rp 72.347.592.788,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.451.250.319.780,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.744.540.975.718,00
b.Bertambah Rp 174.752.273.094,00 Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.919.293.248.812,00 Defisit setelah perubahan Rp 468.042.929.032,00
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 102.404.680.306,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 493.042.929.032,00 Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 25.000.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 468.042.929.032,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 0,00 perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 315.672.009.007,00 2) Bertambah Rp 11.325.664.958,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 326.997.673.965,00 perubahan
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 1.063.230.717.985,00 2) Bertambah Rp 61.021.927.829,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.124.252.645.814,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp 124.310.000.000,00 2) Bertambah Rp 8.450.000.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 132.760.000.000,00
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp 28.341.438.250,00 2) Bertambah Rp 474.452.340,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 28.815.890.590,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 1.982.863.784,00 2) Bertambah Rp 62.280.798,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 2.045.144.582,00 yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 161.037.706.973,00 2) Bertambah Rp 2.338.931.820,00 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 163.376.638.793,00 yang sah setelah perubahan Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp 958.732.085.618,00 2) Bertambah Rp 17.957.272.724,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Rp 976.689.358.342,00 perubahan
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 104.498.632.367,00 2) Bertambah Rp 43.064.655.105,00 Jumlah transfer antar daerah setelah Rp 147.563.287.472,00 perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp 1.448.529.165.649,00 2) Bertambah Rp 131.454.168.200,00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.579.983.336.849,00 setelah perubahan
b.Belanja Modal 1) Semula Rp 283.391.437.069,00 2) Bertambah Rp 43.342.152.594,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 326.773.589.663,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 12.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.000.000.000,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp 620.370.000,00 2) (Berkurang) Rp (44.047.700,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 576.322.300,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 670.150.838.983,00 2) Bertambah Rp 4.088.638.613,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 674.237.477.596,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 678.153.040.216,00 2) Bertambah Rp 79.734.602.335,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp 757.887.642.551,00 Perubahan
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp 89.698.670.150,00 2) Bertambah Rp 40.772.833.360,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 130.471.503.510,00 Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 10.526.619.300,00 2) Bertambah Rp 6.860.093.892,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp 17.386.713.192,00 Perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 57.726.405.606,00 2) Bertambah Rp 34.081.777.251,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp 91.808.182.857,00 setelah perubahan
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp 161.776.132.116,00 2) Bertambah Rp 613.979.571,00 Jumlah belanja modal bangunan dan Rp 162.390.111.687,00 gedung setelah perubahan
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 62.375.489.847,00 2) Bertambah Rp 8.408.105.972,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Rp 70.783.595.819,00 irigasi setelah perubahan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 913.409.500,00 2) Bertambah Rp 238.289.800,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Rp 1.151.699.300,00 setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp 600.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja modal aset lainnya Rp 600.000.000,00 setelah perubahan
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
1. a.Semula Rp 12.000.000.000,00
2. b.Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp 12.000.000.000,00 perubahan
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bantuan keuangan, yaitu:

1.Semula Rp 620.370.000,00
2.(Berkurang) Rp (44.047.700,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 576.322.300,00 perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 102.404.680.306,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 493.042.929.032,00 perubahan Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 25.000.000.000,00 perubahan

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 87.463.700.326,00 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp 478.101.949.052,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 14.940.979.980,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp 14.940.979.980,00 setelah perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari pembentukan dana cadangan, yaitu: 1) Sebelum Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp 25.000.000.000,00 perubahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
(2)Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangannya; dan/atau
4. d.Pengeluran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di SALINAN Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Walikota adalah Walikota Kediri.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 1.378.902.726.992,00
b.Bertambah Rp 72.347.592.788,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.451.250.319.780,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.744.540.975.718,00
b.Bertambah Rp 174.752.273.094,00 Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.919.293.248.812,00 Defisit setelah perubahan Rp 468.042.929.032,00
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 102.404.680.306,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 493.042.929.032,00 Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 25.000.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 468.042.929.032,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 0,00 perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 315.672.009.007,00 2) Bertambah Rp 11.325.664.958,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 326.997.673.965,00 perubahan
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 1.063.230.717.985,00 2) Bertambah Rp 61.021.927.829,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.124.252.645.814,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp 124.310.000.000,00 2) Bertambah Rp 8.450.000.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 132.760.000.000,00
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp 28.341.438.250,00 2) Bertambah Rp 474.452.340,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 28.815.890.590,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 1.982.863.784,00 2) Bertambah Rp 62.280.798,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 2.045.144.582,00 yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 161.037.706.973,00 2) Bertambah Rp 2.338.931.820,00 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 163.376.638.793,00 yang sah setelah perubahan Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp 958.732.085.618,00 2) Bertambah Rp 17.957.272.724,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Rp 976.689.358.342,00 perubahan
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 104.498.632.367,00 2) Bertambah Rp 43.064.655.105,00 Jumlah transfer antar daerah setelah Rp 147.563.287.472,00 perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp 1.448.529.165.649,00 2) Bertambah Rp 131.454.168.200,00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.579.983.336.849,00 setelah perubahan
b.Belanja Modal 1) Semula Rp 283.391.437.069,00 2) Bertambah Rp 43.342.152.594,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 326.773.589.663,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 12.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.000.000.000,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp 620.370.000,00 2) (Berkurang) Rp (44.047.700,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 576.322.300,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 670.150.838.983,00 2) Bertambah Rp 4.088.638.613,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 674.237.477.596,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 678.153.040.216,00 2) Bertambah Rp 79.734.602.335,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp 757.887.642.551,00 Perubahan
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp 89.698.670.150,00 2) Bertambah Rp 40.772.833.360,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 130.471.503.510,00 Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 10.526.619.300,00 2) Bertambah Rp 6.860.093.892,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp 17.386.713.192,00 Perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 57.726.405.606,00 2) Bertambah Rp 34.081.777.251,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp 91.808.182.857,00 setelah perubahan
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp 161.776.132.116,00 2) Bertambah Rp 613.979.571,00 Jumlah belanja modal bangunan dan Rp 162.390.111.687,00 gedung setelah perubahan
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 62.375.489.847,00 2) Bertambah Rp 8.408.105.972,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Rp 70.783.595.819,00 irigasi setelah perubahan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 913.409.500,00 2) Bertambah Rp 238.289.800,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Rp 1.151.699.300,00 setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp 600.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja modal aset lainnya Rp 600.000.000,00 setelah perubahan
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
1. a.Semula Rp 12.000.000.000,00
2. b.Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp 12.000.000.000,00 perubahan
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bantuan keuangan, yaitu:

1.Semula Rp 620.370.000,00
2.(Berkurang) Rp (44.047.700,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 576.322.300,00 perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 102.404.680.306,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 493.042.929.032,00 perubahan Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 25.000.000.000,00 perubahan

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya 1) Semula Rp 390.638.248.726,00 2) Bertambah Rp 87.463.700.326,00 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp 478.101.949.052,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 14.940.979.980,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp 14.940.979.980,00 setelah perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari pembentukan dana cadangan, yaitu: 1) Sebelum Rp 25.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp 25.000.000.000,00 perubahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
(2)Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangannya; dan/atau
4. d.Pengeluran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023