DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tenaga Kerja Lokal. Diatur Tentang ketentuan umum, pendaftaran pencarian kerja, pelaporan lowongan pekerjaan, penempatan tenaga kerja, pekerja / buruh lokal dan warga sekitar, perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja, waktu kerja dan penyimpanan waktu kerja, upah kerja, fasilitas kesejahteraan, kesempatan beribadah, sanksi administratif, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Kendari, Tenaga Kerja maupun Pekerja / Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Kendari;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan lokal, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2
1. 2.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. 3.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
3. 4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Instansi Ketenagakerjaan adalah instansi ketenagakerjaan Kota Kendari yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
5.Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari. 3
8.Pekerja / Buruh Lokal adalah pekerja / buruh yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari.
9.Pencari Kerja adalah warga Kota Kendari baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh atau tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan tujuan mencari keuntungan;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Pengusaha adalah :
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Kendari mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas.
1. 13.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
2. 14.Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap dalam suatu hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
3. 15.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam Kota Kendari.
4. 16.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. 4

BAB II

PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 2

(1)Pencari Kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus terdaftar pada Instansi Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran Pencari Kerja dimaksudkan untuk memudahkan Instansi Ketenagakerjaan untuk menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
(3)Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, yakni dengan dikeluarkan Kartu Pencari Kerja atau AK/I, oleh Instansi Ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Kartu tanda bukti pencari kerja atau AK/I dikeluarkan setelah pencari kerja melengkapi persyaratan administrasi antara lain :
1. a.foto copy ijazah terakhir bagi yang memiliki;
2. b.Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari;
3. c.pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 = 2 lembar;
4. d.foto copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
5. e.foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
(2)Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda bukti pencari kerja AK/I.
(3)Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja AK/I melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.
(4)Bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, Perusahaan wajib mengembalikan AK/I kepada Intansi Ketenagakerjaan.
(5)AK/I dikembalikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencari kerja sudah diterima bekerja dalam Perusahaan.

Pasal 4

Perusahaan / pemberi kerja wajib mencantumkan persyaratan administrasi yakni AK/I (Tanda Daftar Pencari Kerja) pada setiap persyaratan administrasi formasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB III

PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis apabila akan mengadakan penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Instansi Ketenagakerjaan.
(2)Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi. 5
(3)Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat :
1. a.Nama Perusahaan dan / atau nama pengusaha perseorangan, sebagai pihak pemberi kerja;
2. b.Jumlah tenaga kerja atau pekerja / buruh yang dibutuhkan;
3. c.Jenis pekerjaan / jabatan yang dibutuhkn;
4. d.Syarat-syarat pengisian lowongan pekerjaan; dan
5. e.Upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja atau pekerja / buruh, yang berpedoman pada Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor (UMS).

Pasal 6

Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pengusaha dan atau perusahaan, maka Instansi Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Bukti Lapor Lowongan Pekerjaan.

Pasal 7

(1)Paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari atas laporan lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Instansi ketenagakerjaan menyediakan pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
(2)Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perusahaan / pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja atau pekerja / buruh dapat mengumumkan melalui media massa.

Pasal 8

(1)Perusahaan yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media massa, diwajibkan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab, media massa dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila perusahaan / pengusaha tidak dapat menunjukkan Surat Bukti Lapor Lowongan Pekerjaan.

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan / pemberi kerja wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal yang memenuhi persyaratan, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Instansi Ketenagakerjaan.
(2)Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka pengusaha / pemberi kerja dapat merekrut tenaga kerja atau pekerja / buruh dari daerah lain. 6

Pasal 10

(1)Untuk memenuhi penggunaan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Instansi Ketenagakerjaan.
(2)Bentuk laporan keadaan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal pada perusahaan, akan ditetapkan oleh instansi ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007