DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib retribusi. Selain itu dalam perda ini juga diatur mengenai ketentuan perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi , struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, kedaluarsa penagihan, insentif pemungutan, pengawasan dan pengendalian, larangan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal perlu diatur pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didukung dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah walikota Kendari.
4.Dewan PerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengedalian, pengawasan dan pelarangan penjualan/peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pemamfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
9.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan.
10.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahas hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
11.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
12.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
13.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H55OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
14.Minuman beralkohol produksi tradisioanal adalah minuman dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dibuat secara tradisonal melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi/destilasi.
15.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
16.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk di konsumsi.
17.Pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
18.Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk inportir dan/atau produsen minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
19.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
20.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Hotel, Restoran, Kafe, Bar, Pub, Klub Malam, Rumah Bernyanyi, Diskotik yang menjual minuman beralkohol untuk langsung di minum di tempat.
21.Agen Penjual Minuman Beralkohol adalah pedagang minuman beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan atau Sub Distributor untuk melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28.Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut kenentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol.
(3)Khusus Penjual Langsung Rumah Bernyanyidan/atau Karaoke Keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol Golongan A.
(4)Jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon izin mangajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
(2)Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak:
1. a.paling dekat 100 (seratus) meter untuk Golongan A;
2. b.paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Golongan B; dan
3. c.paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Golongan C;
(3)Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

Pasal 7

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Walikota mengadakan peninjauan langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol.
(2)Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

(1)Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Jenis minuman beralkohol yang di izinkan beredar di daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)Penyaluran minuman beralkohol tradisional yang yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dilarang beredar di daerah.

Pasal 9

(1)Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama kegiatan tersebut berjalan.
(2)Masa Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Walikota.
(4)Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
(5)Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…