menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah; WALI KOTA KENDARI, DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR0CoTAHUN 2023 PROVINSISULAWESITENGGARA WALi KOTA KENDARI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RE1'RJBUS1DAERAll. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKO'T'A KENDA.RI dan WALI KOTA KENDARI Dengan Persetujuan Bersama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj~\l.i T)_pdang-Undang· (Lembaran Negara Republik Cndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 2002 Tent.ang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tabun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2023 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah.
• 2 - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Wall Kota adalah Wali Kota Kendari.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernerintah. adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasa.an pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam LJndang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan rugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalaro Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Pajak Daerah yang sclanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerahyang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebcsar-besarnya kemakmura:nrakyat.
8.Retribuei Daerah yang sclanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah scbagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberik.an oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
LO. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pcrnotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. l l. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk: pemungut retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang rnelakukan. usaha maupun yang tidak melakukan usaba yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,