DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 232

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB l KETENTUAN UMUM BAB lI PAJAK DAERAH BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK BAB IV RETRlBUSI DAERAH BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB Vl PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB VII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 cahun 2014 tenlang pemerintahan daerah, pajak daerah da.n retribusi daerah ditetapkan dengan Undang- Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lcbib lanjut dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan rctribusi daerah d.itetapkan dalarn 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah; WALI KOTA KENDARI, DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR0CoTAHUN 2023 PROVINSISULAWESITENGGARA WALi KOTA KENDARI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RE1'RJBUS1DAERAll. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKO'T'A KENDA.RI dan WALI KOTA KENDARI Dengan Persetujuan Bersama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj~\l.i T)_pdang-Undang· (Lembaran Negara Republik Cndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 2002 Tent.ang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tabun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2023 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah. • 2 - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Wall Kota adalah Wali Kota Kendari.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernerintah. adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasa.an pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam LJndang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan rugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalaro Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Pajak Daerah yang sclanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerahyang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebcsar-besarnya kemakmura:nrakyat.
8.Retribuei Daerah yang sclanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah scbagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberik.an oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. LO. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pcrnotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. l l. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk: pemungut retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang rnelakukan. usaha maupun yang tidak melakukan usaba yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

Pasal 1

BABl KETENTUAN UMUM ·3· kongsi, koperasi, dana pensiun, persek:utuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasu.k kontrak investasi kolektif dan bentu.k usaha tetap.

14.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan her-motor.
15.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak ata.s penyerahan hak milik kendaraan bennotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangk:utan.
17.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan bak atas tanah danj'atau Bangunan.
21.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa huh-um yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, terrnasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan. dan bangunan.
23.Pajak Barang dan .Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik .secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuma.n dengan dipungut bayaran.
27.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang diclistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa -pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fa.silitas lainnya. -4.
29.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyclcnggaman tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30.Jasa Kesenian danHiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk clinikmati.
31.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraanreklame.
32.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34.Air Tarrah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawahpermukaantanalL
35.Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan penga.mbilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
38.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxma, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
39.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l [satu] tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transa.ksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual heli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nllai perolehan barn, atau NJOP pengganti.
44.Surat Ketetapari Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
45.Surat Pemberitahuan Pajak Terulang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT atas:
1. 1.makanan dan/atau minuman;
2. 2.tenaga Iistrik;
3. 3.jasa perhotelan;

Pasal 2

46.Jasa Umum adala.h jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemcrintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan um.um serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
47.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuncungan karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dirnaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sert-a penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi. kepentingan umurn dan rnenjaga kelestarian lingkungan.
49.Badan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam mernberikan pelayanan kepada masyarakat yang rnempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah. surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
51.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepadapemilik Bangunan Gedung untuk rnembangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLf adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBGadalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. - 6. (l) O.bjek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, clan pertambangan.

(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi basil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pernanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/utau Bangunan kantor Pernerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara a tau barang milik daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sernata-mata uutuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mernperoleh kcuntungan;

BAB LL

PAJAK DAERAH

Pasal 5

a.BPHTB;
b.PB.JT atas:
1. 1.rnakanan clan/atau minuman;
2. 2.tenaga listrik;
3. 3.jasa perhotelan:
4. 4.jasa parkir; dan
5. 5.jasa kesenian dan hiburan.
c.Pajak MBLB; dan
d.PajakSarang Burung Walet.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wall Kota, terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.Pajak Reklame;
c.PAT;
d.Opsen PKB; dan
e.Opscn BBNKB.

Pasal 3

4.jasa parkir; dan
5.jasa kesenian dan hiburan.

d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet; h, Opsen PKB; dan
i.Opscn BBNKB. • 7 •

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki a.tau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun scsuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh WaliKota.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P'2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggara.kan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi a.tau Sadan yang secara. nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ata.u memiliki, rnenguasai, danj atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB·P'.2 adalah orang pribadi a.tau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi den/a.tau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau merniliki, rnenguasai, dan/atau memperoleb manfaat atas Bangunan.
1. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam [kuburan], peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
2. d.Bllmi yang merupakan hutan lind.ung, hutan ;,iA;it~ alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembaJaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
3. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
4. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan Iernbaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
5. g.Bumi dan/at,au Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transiq, lintas raya terpadu (Light Rail Transit), a.tau yang sejenis:
6. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
  1. 1.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. ·8·
(1)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tcmpat Bumi dan/atau Bangunan berada.
(2)Tcrmasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana climaksud pada ayat fl) adalah wilayah Daerah tempat Bumi danj'atau Bangunan berikut berada :
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
2. b.bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 12

(1)Tahun Pajak PBB-P2 adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan unruk mcnghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3)Saat terutang PBB·P2 ditetapkan pada saat terjaclinya kepemilikan, penguasaan dan/ atau pemanfaatan Bumi dan I atau Bangunan.

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan eara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 10

(1)Tarif PBB-P2 clitetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(2)Untuk lahan produksi pangan dan ternak. tarifhya ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh li:ma persen].

Pasal 9

(1)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2)Penentuan besaran persentasc sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara Jain:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/ atau
3. c.klasterisaei NJOP di Daerah,
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks232PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PAJAK DAERAH

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PAJAK DAERAH

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022