DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi BAB III Pemohon BAB IV Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi BAB V Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan BAB VI Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi BAB VII Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi BAB VIII Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi BAB IX Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Investor BAB X Pelaporan dan Evaluasi BAB XI Pembinaan dan Pengawasan BAB XII Sanksi Administratif BAB XIII Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
b.bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi merupakan salah satu upaya untuk menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing berinvestasi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); WALi KOTAKENDARI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANINSENTIF DANKEMUDAHANINVESTASI TENTANG PERATURANDAERAHKOTAKENDARI NOMOR j TAHUN eo2.').. PROVINSISULAWESITENGGARA WALIKOTA KENDARI Mengingat Menimbang Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTAKENDARI dan WALiKOTAKENDARI
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembar:,an Negara Republiklndonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6300);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPfSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
5.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Investasi adalah segala bentuk menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/ pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khsusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
11.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan Investasi Daerah.
12.Pemberian Kemudahan adalah penyedian fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi Daerah.
13.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitaspersetujuan dari pemerintah kepada seseorang ataupelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan clan/ atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15.Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHANINVESTASI. MEMUTUSKAN:

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria pemberian insentif dan/ atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.rnenyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar surnberdaya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.rnemberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pernbangunan infrastruktur;
8. h.rnelakukan alih teknologi;
9. i.rnelakukan industri pionir;
  1. 16.Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
  2. 17.Usaha Besar adalah Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  3. 18.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memnuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
  4. 19.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari
  5. 20.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
  6. 21.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. 22.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
  8. 23.Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim verifikasi penilaian pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

BAB II

KRITERIAPEMBERIANINSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHANINVESTASI dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pasal 8

( 1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau

Pasal 7

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kegiatan usaha yang merupakan pelayanan publik yang antara lain pendidikan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan penyediaan air bersih.

Pasal 5

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bahan baku untuk kegiatan produksi dan/ at.au industri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah bahan bak.u.

(1)Kriteria menyerap Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf, b, jumlah Tenaga Kerja Lokal sekitar yang diserap lebih dari 80% (delapan puluh persen] dari jumlah yang dipekerjakan.
(2)Ketentuan 80 % (Delapan puluh persen} sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dikecualikan rnenjadi 51 % (Lima puluh satu persen) apabila kualifikasi tenaga kerja lokal yang dibutuhkan perusahaan tidak terpenuhi.

Pasal 3

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha

j.melak.ukan kegiatan penelitian, pengembangan dan/ atau inovasi;
k.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan; L bermitra dengan usaha mikro, kecil at.au koperasi;
m.industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
n.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ at.au Daerah; dan/ atau
o.berorientasi ekspor.

(3)Pelak.uusaha menengah atau usaha besar yang akan mendapat pemberian insentif dan/ at.au kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi kriteria pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf j, huruf k, huruf 1, dan huruf o.
(4)Pelaku usaha mikro, kecil, atau koperasi yang akan mendapat pemberian insentif dan/ atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi paling kurang 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Pemberian insentif dan/ a tau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 melakukan kemitraan dengan Usaha Mikrodan Usaha Kecildalam perluasan akses pasar.

Pasal 14

Kriteria menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaku Usaha Mikro,kecil dan/atau koperasi.

Pasal 12

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j diberlakukan kepada Investasi yang usahanya bergerak dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIAPEMBERIANINSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHANINVESTASI dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIAPEMBERIANINSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHANINVESTASI dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019