DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tent.ang Hak Keuangan dan Adminiscratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubaban atas Peraturan Daerab Kot.a Kendari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Mengingat: [1) Dalam hal pemerintab daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

l.Ketentuan Pasal 20 ditambah 7 (tujuh) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrat.ifPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut : Pasal I PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI. Menetapkan MEMUTUSKAN:
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106).
2. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

(2)Tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi bagi pirnpinan DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dibcrikan dalam bentuk uang clan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud _pada Pasal 12 ayat (3) huruf b bagi Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
(4)Pemberian Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undang.
(5)Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukan hasil yang tidak la.yak dan memadai, maka pemerintah daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih la.yak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dalarn hal uji kelayakaa terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemeriatah daerah pcrlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
(7)Kendaraan Dinas yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di kembalikan pada Pemerintah Kota Kendari,
(8)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan Baru sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka perlu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Kendari.
(9)Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan Baru sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan dan transportasi.
(10)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibcrikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengernbalian kendaraan dinas jabatan dengan berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana disebutkan pada ayat (6).
(11)Apabila dikemudian hari dalam ha.I Pemerintah Daerah K.ota Kendarl telah dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas .Jabatan baru, maka Pimpinan dan AnggotaDPRD diberikan pilihan untuk : I I NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI: (12/107/2020) LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TA.HUN2020 NOMOR \'1. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, Hj.~UMAR Diundangkan di Kendari pada tanggal I> - \0 - 2020 Ditetapkan di Kendari pada tanggal i; - IO - 2020 PARAF KOORCllNASI NO INSTALASI I UNIT KER.JA PAR AF 1 :A~- l)t..,.,_· kltfrr .. (T. 2 St~W<IY\ 111'1!1> lo,~~ ,.. 3 \cob.,, H,i, 14..., ' e: 4 ~I.lb a,A w .. ~ ~ ... o~,., J; . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Peraturan daaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
1. a.Menempati rumah negara atau menerima tunjangan perumahan; dan/atau;
2. b.Menggunakan kendaraan dinas jabatan baru atau menerima tunjangan transportasi, •'. .

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017