DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kecamatan Nambo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan; pembentukan kecamatan; serta wilayah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemekaran kecamatan Nambo telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;
c.bahwa pembentukan kecamatan sudah sesuai dengan pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Nambo dalam wilayah kota kendari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - UndangNomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 3602);
2. 3.Undang –UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang – UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. 5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kota Kendari
b.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
c.Walikota adalah Walikota Kendari;
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
e.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kendari dalam wilayah kerja Kecamatan;
f.Pembentukan Kecamatan Nambo adalah pemberian status pada pemekaran wilayah Abeli;
g.Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemekaran Kecamatan Nambo adalah untuk lebih memperlancar dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya kecamatan baru dalam wilayah Kota Kendari yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Abeli adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Nambo dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kelurahan Nambo.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Kelurahan Abeli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nambo.

BAB IV

WILAYAH

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Nambo terdiri dari :
1. a.Kelurahan Tobimeita;
2. b.Kelurahan Petoaha;
3. c.Kelurahan Nambo;
4. d.Kelurahan Bungkutoko;
5. e.Kelurahan Sambuli; dan
6. f.Kelurahan Tondonggeu.
(2)Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula termasuk dalam wilayah Kecamatan Abeli;

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Kelurahan Abeli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nambo.

Pasal 8

(1)Kecamatan Nambo mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kecamatan Abeli
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Dengan ditetapkannya Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka sebagian wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Abeli yang telah menjadi bagian wilayah Kecamatan Nambo, dialihkan menjadi wilayah kerja Camat/Kecamatan Nambo selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
(2)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota melaksanakan peralihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Camat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008