DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KEDALUARSA PENAGIHAN BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII KETENTUAN KHUSUS BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Satu Pajak Hotel, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kendari
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku .
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya .
9.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak kepada wajib pajak atau wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
24.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
27.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau kegiatan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)Setiap Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.
(2)Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
(3)Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk karaoke, Spa dan Diskotik.
(4)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(5)Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. c.Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan
5. e.Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
(2)Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta Rumah Kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos.
(2)jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
1. a.jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
2. b.jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap
(3)Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 5

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus Rumah Kos ditetapkan sebesar 5% (Lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Hotel dan Rumah Kos yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Hotel dan Rumah Kos adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1)Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
(2)Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD;
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota;
(4)Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…