DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kendari

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintab Daerah Kota Kendari meliputi urusan pernerintahan bidang pendidlkan, kebudayaan, bidang pariwisata, kepernudaan dan olah raga serta penyesuaian Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan;
c.bahwa Peraturan Daerab Kota Kendari Nernor 5 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 5 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari; WALi KOTA KENDART, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TEN TANG PERUBAHAN K&TJGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDART NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANO PEMBENTUKAN DAN SUSONAN PERANGKAT DAERAH ROTA KENDARI PROVTNSJ SULAWESI TENGGARA PER1\TURAN DAERAH KOTA KENDARl NOMOR 4 TAHUN 2023 WALIKOTAKENDARIWALi KOTA KENDA RI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR A TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA KENDARI, Menimbang Mengingat

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga serta penyesuaian Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari Noror 5 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukar dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kta Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari; I. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 10 Tahun 2019 tenlang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran. Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
b.Nomor 1 l Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasal T PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARJ NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKATDAERAH KOTA KENDARL Menetapkan MEMUTUSK.AN: DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALi KOTA KENDARI Dengan Persetujuan Bersama Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembara:n Negara Re_publik Indonesia Nomor6856);
2. 4.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kcndari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendarl (Lembaran Daetah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); -2-. 2- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602),
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALI KOTA KENDARI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI Pasal I Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendanri Tahun 2019 Nomor 10);
b.Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dengan Peraturan Daerah ini clibentuk Perangkat Dacrah dengan susunan sebagai berikut
a.Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.lnspektorat Daerah Kata Kendari merupakan Jnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyeJ.enggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan perrnukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerin.tahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Pariwiaata dan Ekonomi Kreatif Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian:
12. 12.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; t3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrdagangan dan urusan

Pasal 2

diubah sebagat berikut: Ketentuan Pasal 2 huruf d angka l , angka 5, dan angka 9 cliubah serta ditambahkan angka 22 sebingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendarl Tahun 20:lO Nomor 11 ); '- ., --3- Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Noror 11), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 huruf d angka I, angka b, dan angka diubah serta ditambahkan angka 22 ehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Dacrah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tie B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan,
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi among Praja Tipe A menyelenggarakan urutan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tie A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, 12.Dinas Perikanan Tine B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan,
12. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan Pengembangan A melaksanakan dan pendidikan Tipe B bidang bldang pin tu;
13. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pernerintahan perpustakaan dan urusan pemerinlahan kearsipan;
14. 21.Dioas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
15. 22.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
e.Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari: 1, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi pcnunjang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Sumber Deya Manusia Tipe fungsi penunjang kepegawaian pelatihan;
2. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe .A. melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan dan aset daerah;
3. 4.Badan Pendapatan Daerah 'ripe A melaksanakan fungsi penunjang uru.san keuangan; dan
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tipe A bidang bidang Pcrindustrian pemerintahan pernerintahan Penduduk dan Keluarga rncnyclenggarakan urusan pengendalian penduduk dan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hid up dan bidang kehutanan;
6. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;
7. 16.Dinas Pengendalian Berencana Tipe 8 pemerintahan bidang keluarga berencana;
8. 17.Dinas Komunikasi dan Tnformatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 18 Dirias Tenaga Kerja dan rnenyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian;
9. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu -4--4. Tipe B bidang bidang urusan modal Tipe A bidang bidang Keluargadan usaha kecil dan pemerintahan pemerintahan Perindustrian Penduduk dan Kearsipan Daerah urusan pemerintahan urusan pemerintahan pemerintahan bidang koperasi, menengah;
10. 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 16.Dinas Pengendalian Berencana Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
12. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyvelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 18.Dinas Tenaga Kerja dan menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian; 19.Dinas Penanaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan pemerintahan bidang penanaman dan pelayanan perizinan terpadu pintu;
14. 20.Dinas Perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan; 21 Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
15. 22.Dias Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
e.Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari: I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penclitian dan pengembangan; 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
1. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan dan aset daerah; 4, Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
2. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. NOREG PERATURANDAERAHKOTA KENDARI: 4/40/2023 LEMBARANDAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 7 - 10 - 2023 Diundangkan di Kendari pada tanggal 17 - 10 - 2023 3 2 PARAF KOORDINASI NO INSTANSIIUNITKERJA PARAF 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Pasal 11

• • 5 • Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. PAR~F KOORDINASI Diundangkan di Kendari pada tanggal 17 - 1¢ 2023 DAERAH KOTA KENDARI, Ditetapkan di Kendari pada tanggal t7 -Io- 2023 LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARE: 4/40/2023 TAMBAHAN LEMBARAN D/llil<Ali KOTA KENDART NOMOR 4 Tl. PASAL DEMJ PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas Pelaksanaan evaJuasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembaga.an Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang rnengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk mencipta.kan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah Daerah Kota. Kendari sebagai berikut:

a.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil penataan kelembagaan rnenjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kebudayaan Pariwisata berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
c.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk dinas baru dengan tipe A untuk mengoptimalkan fungsi Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga. I. UMUM TENTANG PERUBAHAN KETlGA ATAS PERATURAN DAERAHKOTAKENDARl NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDART PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARl NOMOR 4 TAHUN2023 • -6. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARL NOMOR S TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI I. UMUM Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Dacrah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai berikut:
a.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
b.Dinas Kebudayaan Pariwisata berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
c.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk dinas baru dengan tipe A untuk mengoptimalkan fungsi Urusan Pemerintahan bidang Kepemudean dan Olahraga. IL. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal Il Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintab Daerah Kota Kendari meliputi urusan pernerintahan bidang pendidlkan, kebudayaan, bidang pariwisata, kepernudaan dan olah raga serta penyesuaian Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan;
c.bahwa Peraturan Daerab Kota Kendari Nernor 5 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga serta penyesuaian Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari Noror 5 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukar dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kta Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari; I. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 10 Tahun 2019 tenlang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran. Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
b.Nomor 1 l Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasal T PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARJ NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKATDAERAH KOTA KENDARL Menetapkan MEMUTUSK.AN: DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALi KOTA KENDARI Dengan Persetujuan Bersama Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembara:n Negara Re_publik Indonesia Nomor6856);
2. 4.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kcndari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendarl (Lembaran Daetah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); -2-. 2- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602),
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALI KOTA KENDARI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI Pasal I Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendanri Tahun 2019 Nomor 10);
b.Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dengan Peraturan Daerah ini clibentuk Perangkat Dacrah dengan susunan sebagai berikut
a.Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.lnspektorat Daerah Kata Kendari merupakan Jnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyeJ.enggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan perrnukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerin.tahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Pariwiaata dan Ekonomi Kreatif Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian:
12. 12.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; t3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrdagangan dan urusan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Dacrah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tie B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan,
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi among Praja Tipe A menyelenggarakan urutan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tie A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, 12.Dinas Perikanan Tine B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan,
12. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan Pengembangan A melaksanakan dan pendidikan Tipe B bidang bldang pin tu;
13. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pernerintahan perpustakaan dan urusan pemerinlahan kearsipan;
14. 21.Dioas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
15. 22.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
e.Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari: 1, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi pcnunjang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Sumber Deya Manusia Tipe fungsi penunjang kepegawaian pelatihan;
2. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe .A. melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan dan aset daerah;
3. 4.Badan Pendapatan Daerah 'ripe A melaksanakan fungsi penunjang uru.san keuangan; dan
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tipe A bidang bidang Pcrindustrian pemerintahan pernerintahan Penduduk dan Keluarga rncnyclenggarakan urusan pengendalian penduduk dan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hid up dan bidang kehutanan;
6. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;
7. 16.Dinas Pengendalian Berencana Tipe 8 pemerintahan bidang keluarga berencana;
8. 17.Dinas Komunikasi dan Tnformatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 18 Dirias Tenaga Kerja dan rnenyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian;
9. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu -4--4. Tipe B bidang bidang urusan modal Tipe A bidang bidang Keluargadan usaha kecil dan pemerintahan pemerintahan Perindustrian Penduduk dan Kearsipan Daerah urusan pemerintahan urusan pemerintahan pemerintahan bidang koperasi, menengah;
10. 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 16.Dinas Pengendalian Berencana Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
12. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyvelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 18.Dinas Tenaga Kerja dan menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian; 19.Dinas Penanaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan pemerintahan bidang penanaman dan pelayanan perizinan terpadu pintu;
14. 20.Dinas Perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan; 21 Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
15. 22.Dias Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
e.Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari: I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penclitian dan pengembangan; 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
1. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan dan aset daerah; 4, Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
2. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. NOREG PERATURANDAERAHKOTA KENDARI: 4/40/2023 LEMBARANDAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 7 - 10 - 2023 Diundangkan di Kendari pada tanggal 17 - 10 - 2023 3 2 PARAF KOORDINASI NO INSTANSIIUNITKERJA PARAF 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Pasal 11

a.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil penataan kelembagaan rnenjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kebudayaan Pariwisata berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
c.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk dinas baru dengan tipe A untuk mengoptimalkan fungsi Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga. I. UMUM TENTANG PERUBAHAN KETlGA ATAS PERATURAN DAERAHKOTAKENDARl NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDART PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARl NOMOR 4 TAHUN2023 • -6. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARL NOMOR S TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI I. UMUM Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Dacrah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4879/0TDA, merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai berikut:
a.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
b.Dinas Kebudayaan Pariwisata berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
c.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk dinas baru dengan tipe A untuk mengoptimalkan fungsi Urusan Pemerintahan bidang Kepemudean dan Olahraga. IL. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal Il Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4