DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII KETENTUAN KHUSUS BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Keempat Pajak Reklame, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kendari
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. 3
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya .
9.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca , didengar dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 4
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak kepada wajib pajak atau wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang .
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23.Surat ketetapan pajak daerah nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak teruang dan tidak ada kredit pajak.
24.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 5 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
27.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau kegiatan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang- undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. 6

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat, stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame suara;
9. i.Reklame film/slide; dan
10. j.Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. e.Pesan-pesan sosial yang disampaikan oleh lembaga sosial, ormas, dan partai politik;

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang mengunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. 7
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
(5)Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
(6)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 8

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota Kendari.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 9

(1)Masa pajak reklame adalah jangka waktu satu bulan kalender.
(2)Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun;
2. b.Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sebagai berikut: 1) jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 2) jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 3) jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 4) jenis selebaran, melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan; dan 5) jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011