DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Nomor: 6
Tahun: 1995
Ditetapkan: 3 Agustus 1995
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Kendari dalam perkembanganannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Kendari dibetuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa…
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Kendari menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282); Dengan… Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Kota Administratif Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
5.Propinsi…
5.Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 190 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a.Kecamatan Kendari;
b.Kecamatan Mandonga;
c.Kecamatan Poasia. Pasal 4…

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka Kota Administratif Kendari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dihapus.

Pasal 6

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah utara berbatasab dengan Kecamatan Soropia dan Kecamatan Sampara Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari;
2. b.Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
3. c.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari;
4. d.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanomeeto Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan...
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Kendari dalam perkembanganannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Kendari dibetuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa…
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Kendari menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282); Dengan… Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Kota Administratif Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
5.Propinsi…
5.Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 190 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a.Kecamatan Kendari;
b.Kecamatan Mandonga;
c.Kecamatan Poasia. Pasal 4…

Pasal 4

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka Kota Administratif Kendari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dihapus.

Pasal 6

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah utara berbatasab dengan Kecamatan Soropia dan Kecamatan Sampara Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari;
2. b.Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
3. c.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari;
4. d.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanomeeto Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan...
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2021