Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a.melakukan rekrutmen terhadap advokat atau pengacara, dosen dan mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir di perguruan tinggi yang terakreditasi;
b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan hukum;
d.menerima anggaran dari pemerintah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.mendapatkan perlindungan terhadap:
1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.