DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Peraturan ini adalah penjabaran mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat, T ata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Lubuklinggau.
6.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9.Bantuan Hukum Cuma-Cuma selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tidak mengeluarkan biaya apapun kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas, dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;dan
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat litigasi maupun non litigasi yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum
2. b.menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas- asas pemberian bantuan hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagian Hukum berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini;dan
2. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.
(2)Verifikasi dilaksanakan oleh Bagian hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3(tiga) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan daerah ini.
(2)Syarat-syarat Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memilki program bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat atau pengacara, dosen dan mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir di perguruan tinggi yang terakreditasi;
b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan hukum;
d.menerima anggaran dari pemerintah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013