(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) secara administrative dikoordinaksikan dengan Sekretaris Daerah.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 5 (lima) staf ahli yaitu:
1.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2.Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
3.Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5.Ketentuan BAB XXVII dan BAB XXVIII disisipkan satu BAB XXVII A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXVII A BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 79 A
(1)Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pendukung Walikota dibidang lingkungan hidup;
(2)Badan Lingkungan Hidup Daerag dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 79 B
(1)Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
6
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
a.penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
c.pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
d.penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup;
e.penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
f.pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
g.pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
h.pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
i.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dibidang lingkungan hidup; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 79 C
(1)Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, teridiri dari:
a.Kepala Badan
b.Sekretariat, membawahkan:
1.Sub Bagian Umum;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahkan:
1.Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
2.Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan
d.Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahkan:
1.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
2.Sub Bidang Pengelolaan Limbah; dan
e.Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, membawahkan :
1.Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan; dan
2.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
f.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
7
(2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6.Ketentuan BAB XXVIII Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 21 Desember 2015 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, dto H. S.N. PRANA PUTRA SOHE Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 21 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, dto Ir.H. PARIGAN, MM LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 9 REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (9/LL/2015) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
1.PENJELASAN UMUM Besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk daerah Kabupaten/Kota dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh)/pola maksimal, Sekretariat Daerah dapat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten.
Sedangkan nomenklatur Staf Ahli Walikota diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dapat terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli. Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dibentuk oleh Walikota dengan persyaratan ketua KPA harus menduduki jabatan eselon II pada instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota. Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan struktur organisasi guna mewujudkan organisasi yang efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta pendistribusian kewenangan yang lebih merata.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 9 WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS Sub BagianKeuang an Sub BagianPerencana an, Pelaporan Sub BagianUmum, Kepegawaian BidangPelestarianLi ngkungan Sub BidangKonversi SDA danPelestarianKeane karagamanHayati Sub BidangPengelolaan danpemulihan SDA dan LH BidangInformasidankemit raanLingkungan Sub BidangPenataanda nPenegakanHuku mLingkungan Sub BidangInformasidan PenyelesaianSengket aLingkungan Bidang Tata LingkungandanPengendal ianPencemaran ]SubBidangPenataan, PengawasandanEval uasiLingkungan Sub BidangPengkajianda mpaklingkungandan pengendalianpencem aran UPTB LAB KEPALA BADAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH WALIKOTA LUBUKLINGGAU dto H. S.N. PRANA PUTRA SOHE