DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain : Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun2014)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilaksanakan restrukturisasi pada jabatan Asisten dan Staf Ahli Walikota dalam rangka terciptanya Organisasi yang efektif, rasional dan proporsional;
b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup, untuk menunjang perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan kewenangannya dalam perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); SALINAN 1 z WALIKOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :

a.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilaksanakan restrukturisasi pada jabatan Asisten dan Staf Ahli Walikota dalam rangka terciptanya Organisasi yang efektif, rasional dan proporsional;
b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup, untuk menunjang perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan kewenangannya dalam perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); SALINAN 1 z WALIKOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :
a.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilaksanakan restrukturisasi pada jabatan Asisten dan Staf Ahli Walikota dalam rangka terciptanya Organisasi yang efektif, rasional dan proporsional;
b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup, untuk menunjang perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan kewenangannya dalam perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); SALINAN 1 z WALIKOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :
a.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilaksanakan restrukturisasi pada jabatan Asisten dan Staf Ahli Walikota dalam rangka terciptanya Organisasi yang efektif, rasional dan proporsional;
b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup, untuk menunjang perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan kewenangannya dalam perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); SALINAN 2 Menetapkan :
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. 6.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014), sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pembentukan Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3
c.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial;
4. 4.Dinas Tenaga Kerja;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. 6.Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
7. 7.Dinas Perikanan dan Peternakan;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
11. 11.Dinas Pendapatan Daerah;
12. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga
14. 14.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
15. 15.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
d.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan, terdiri dari: a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Badan Kepegawaian Daerah; c) Badan Pendidikan dan Pelatihan; d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan; e) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; f) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; g) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; h) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;dan i) Badan Lingkungan Hidup Daerah.
2. 2.Kantor, terdiri dari: a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik b) Kantor Ketahanan Pangan
3. 3.Inspektorat Kota Lubuklinggau;
4. 4.Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
e.Kecamatan;
f.Kelurahan;
g.Lembaga lain, yaitu:
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja;
2. 2.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
3. 3.Kantor Layanan Pengadaan.
4. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekretaris Daerah, membawahkan:

a.Asisten Pemerintahan dan Hukum;
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c.Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas; dan
d.Asisten Administrasi Umum. 4
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
  3. 3.Sub Bagian Pertanahan.
2. b.Bagian Hukum, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perundang-Undangan;
  2. 2.Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bantuan Hukum.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah lainnya;
  2. 2.Sub Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Usaha Milik Daerah dan Lembaga Permodalan
2. b.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan;
  2. 2.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi Pembangunan.
(3)Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Bina Keagamaan;
  2. 2.Sub Bagian Kelembagaan Sosial; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
2. b.Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Pelayanan Informasi;
  2. 2.Sub Bagian Peliputan; dan
  3. 3.Sub Bagian Protokol.
(4)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
1. a.Bagian Organisasi, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja OPD;
  2. 2.Sub Bagian Tatalaksana dan Pengolahan Data; dan
  3. 3.Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur. 5
2. b.Bagian Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
  3. 3.Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan.
3. c.Bagian Umum, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Urusan Umum dan Perlengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  3. 3.Sub Bagian Perwakilan.
(5)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) secara administrative dikoordinaksikan dengan Sekretaris Daerah.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 5 (lima) staf ahli yaitu:

1.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2.Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
3.Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5.Ketentuan BAB XXVII dan BAB XXVIII disisipkan satu BAB XXVII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pendukung Walikota dibidang lingkungan hidup;
(2)Badan Lingkungan Hidup Daerag dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
(1)Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. 6
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. b.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
3. c.pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
4. d.penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup;
5. e.penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
6. f.pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
7. g.pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. h.pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
9. i.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dibidang lingkungan hidup; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, teridiri dari:
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
  2. 2.Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan
4. d.Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
  2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Limbah; dan
5. e.Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan; dan
  2. 2.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 7
(2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan BAB XXVIII Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 21 Desember 2015 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, dto H. S.N. PRANA PUTRA SOHE Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 21 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, dto Ir.H. PARIGAN, MM LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 9 REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (9/LL/2015) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
1.PENJELASAN UMUM Besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk daerah Kabupaten/Kota dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh)/pola maksimal, Sekretariat Daerah dapat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten. Sedangkan nomenklatur Staf Ahli Walikota diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dapat terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli. Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dibentuk oleh Walikota dengan persyaratan ketua KPA harus menduduki jabatan eselon II pada instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota. Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan struktur organisasi guna mewujudkan organisasi yang efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta pendistribusian kewenangan yang lebih merata.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 9 WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS Sub BagianKeuang an Sub BagianPerencana an, Pelaporan Sub BagianUmum, Kepegawaian BidangPelestarianLi ngkungan Sub BidangKonversi SDA danPelestarianKeane karagamanHayati Sub BidangPengelolaan danpemulihan SDA dan LH BidangInformasidankemit raanLingkungan Sub BidangPenataanda nPenegakanHuku mLingkungan Sub BidangInformasidan PenyelesaianSengket aLingkungan Bidang Tata LingkungandanPengendal ianPencemaran ]SubBidangPenataan, PengawasandanEval uasiLingkungan Sub BidangPengkajianda mpaklingkungandan pengendalianpencem aran UPTB LAB KEPALA BADAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH WALIKOTA LUBUKLINGGAU dto H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007