Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 3. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun4. 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). pengarjh Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 LN 11. 12. 13. Kota adalah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau, Walikota adalah Walikota Lubuklinggau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau: Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau: Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Lubuklinggau: Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu: Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu: Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Bap 1 5. 10 3,
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. . Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe B,b Cc. d Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B, . Dinas Daerah Kota, terdiri dari :
1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Lubuklinggau Barat! dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Timur II dengan Tipe A Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan Tipe A . Kecamatan Lubuklinggau Utara II dengan Tipe A a b. d. e. £ g h.
1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah: efisiensi, efektivitas: pembagian habis tugas: rentang kendali: tata kerja yang jelas: dan fleksibilitas. a. b. d. e. £
BAB ILI
BAB IV
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.3
BAB V
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Membuka PDF…