DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Pembentukan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Pengelolaan Pasar, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Ketahanan Pangan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Kantor Layanan Pengadaan, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dareah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :

a.bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dareah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :
a.bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dareah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang Mengingat : :
a.bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dareah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 Menetapkan :
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590 tanggal 20 September 2011). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lubuklinggau; 3
7.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
8.Rumah Sakit Siti Aisyah adalah Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
9.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
10.Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau;
11.Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota adalah wilayah kerja Kecamatan;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
13.Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
c.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan
3. 3.Dinas sosial;
4. 4.Dinas Tenaga kerja;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. 6.Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
7. 7.Dinas Perikanan dan Peternakan;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
11. 11.Dinas Pendapatan Daerah;
12. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga;
14. 14.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
15. 15.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
d.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan, terdiri dari : a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b). Badan Kepegawaian Daerah; c). Badan Pendidikan dan Pelatihan; d). Badan Pemperdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan; e). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 4 f). Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; g). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal h). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. 2.Kantor, terdiri dari : a). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik b). Kantor Lingkungan Hidup; c). Kantor Ketahanan Pangan;
3. 3.Inspektorat Kota Lubuklinggau
4. 4.Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
e.Kecamatan;
f.Kelurahan;
g.Lembaga lain, yaitu :
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja
2. 2.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
3. 3.Kantor Layanan Pengadaan.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi pemerintah kota.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.penyelenggarakan administrasi pemerintahan;
4. d.penyiapan bahan koordinasi Kepala Daerah dengan DPRD;
5. e.pelaksanaan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
6. f.pengkoordinasiaan tugas Staf Ahli Walikota;
7. g.pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat Daerah; 5
8. h.pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
9. i.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretaris Daerah, membawahkan :

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c.Asisten Administrasi Umum.

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaima dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
  3. 3.Sub Bagian Pertanahan.
2. b.Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Pelayanan Informasi;
  2. 2.Sub Bagian Peliputan; dan
  3. 3.Sub Bagian Protokol.
3. c.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawah- kan:
  1. 1.Sub Bagian Bina Keagamaan;
  2. 2.Sub Bagian Kelembagaan Sosial; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan;
  2. 2.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi Pembangunan.
2. b.Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah lainnya;
  2. 2.Sub Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Permodalan.
(3)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari: 6
1. a.Bagian Umum membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Urusan Umum dan Perlengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  3. 3.Sub Bagian Perwakilan.
2. b.Bagian Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
  3. 3.Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
3. c.Bagian Hukum, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bantuan Hukum.
4. d.Bagian Organisasi, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja OPD;
  2. 2.Sub Bagian Tatalaksana dan Pengolahan Data; dan
  3. 3.Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
(4)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) secara administratif dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) staf ahli yaitu:

1.Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
3.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. 7
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

(1)Sekretariat DPRD mempunyai Tugas pokok memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi:
1. a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. d.Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
5. e.Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD.
(3)Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
  2. 2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama.
3. c.Bagian Persidangan, Rísalah dan Pengkajian Hukum, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
  2. 2.Sub Bagian Pengkajian Hukum.
4. d.Bagian Keuangan, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Anggaran; dan
  2. 2.Sub Bagian Pembukuan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 8
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007