Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
b.Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 12);
diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai <:» berikut:
PasalI
16.Dinas ...
Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan KetertibanUmum;
6.Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana;
7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8.Dinas KetenagakeIjaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang LingkunganHidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;
14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
sertaUmumKetertibandanKetentraman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BTipePrajaPamongPolisi5. Satuan Pasal II ... menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
21.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
22.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
23.Dinas Perindustrian Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan.
Tipe A Tipe A bidang urusanSatu Pintu Tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan Kepemudaan dan Olah Raga;
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,Usaha Kecildan Menengah;
17.Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan Terpadu NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERASELATAN .~~-\J\/ :UJ:J..5) LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 1 SEKRETARISDAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, diundangkan di Lubuk Linggau pada tanggal, WALIKOTA LUBUK LINGGAU, ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal, b ~ar-d:, ,l..O.l.') Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.
Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasalII serta ... Penataan kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini, diwujudkan dalam penataan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau yang mengedepankan prinsip dan desain organisasi yang efektif, efesien, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, berdasarkan kewenangan dan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Kelembagaan Perangka Daerah Kota Lubuk Linggau diatur melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Dalam perkembangannya regulasi ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat begitu pesat saat ini, melahirkan konsekuensi perubahan pada setiap lini kehidupan manusia. Hal ini harus pula direspon cepat oleh Pemerintah khususnya dalam aspek birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah dan perkembangan global. Sebagai perwujudan dalam menyikapi perkembangan InI, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTALUBUK LINGGAU NOMOR :1:-. TAHUN )..o~s TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHNOMOR7 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KOTALUBUKLINGGAU TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN2025 NOMORJ Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASALDEMIPASAL Pasal I serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat nasional ataupun daerah didasari kebijakan-kebijakan dan terobosan yang berlandaskan pada bukti dan data yang valid (evidance base policy) dan Ilmu Pengetahuan (science base policy). Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dimaksud juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 66, dalam bentuk Perangkat Daerah atau dapat diintegrasikan dalam Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota.Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.