DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Lubuklinggau

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelarasan kode organisasi dan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah Sakit Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Ta m bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411 4); Diplndal dengan CamScanner
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nom or 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Ta mba h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peratura n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka t Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2 01 9 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik In don esia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera n gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nom or 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perubaha n Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5) ; Diplndai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Pa sall Bebera p a keten tu a n dala m Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Ta hun 201 6 ten tan g Pemben tukan dan Su sunan Perangkat Da era h Kota Lubuklin ggau (Lembaran Daera h Kota Lubuklinggau Nomor 7 Ta h u n 2016) se bagaimana telah diubah denga n Per a turan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 201 9 tentang Peruba h an Atas Pera tura n Daerah Kot a Lubuklinggau Nom or 7 Tahun 2016 tenta n g Pembentuka n dan Susunan Pera n gkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lemba ra n Daera h Kota Lubuklinggau Tahun 20 19 Nomor 5 , Tambahan Lemba ra n Daer a h Kota Lu buklinggau Nomor 5), diuba h sehingga m enja di seb agai b erikut :
1.Ketentua n Pa sa l 2 diubah , sehingga berbunyi se ba ga i berikut :

Pasal 2

Dengan Pera tura n Daera h ini dibentuk Perangkat Daerah den gan su sunan sebagai b erikut: a . Sekretariat Da era h Kota m erupakan Sekre tariat Daer a h Tipe B; b . Sekretariat DPRD Kota m erupa kan Sekretariat DPRD Tipe B;

c.Ins pektorat Daera h Kota m erupa k a n Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kota, ter diri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudavaan: Oipi ndai dengan Cam Scanner
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B m enyelenggar akan urusan pemerin tahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerin tahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelua rga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; D1pinda1dengan CamScanner
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelengga rakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia n Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah a n bida n g Komunikasi dan Informatika, urusan pem erintahan bidang Statistik da n urusa n pem erin tahan bidang Persa ndian;
16. 16.Dina s Koperasi Usaha Kecil dan Men en gah Tipe B menyelenggarakan u rusan pem erintah a n b idang Koperasi, Usaha Kecil da n Menenga h ; 1 7. Dinas Penan a m a n Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Tipe B m enyelenggara ka n urusan p emerinta h a n bida n g Pen anaman Modal;
17. 18.Dinas Kepemudaan da n Ola h Ra ga Tipe A menyelen ggarakan urusan pem erintahan bidang Kepemudaan da n Olah Raga;
18. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tip e A m enyelen gga ra ka n urusan pemerin tahan bidang Perpustakaa n da n urusan p emerin tahan bida ng Kearsipan;
19. 20.Din a s Perika n a n Tipe C m enyelen ggara k a n urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 2 1. Dina s Pariwisata Tipe B m enyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 22 . Dinas Pertania n Tipe B m enyelen ggarakan urusan pemerinta h a n bidang Pertanian;
20. 23.Dina s Perindustria n Perdagangan Tipe A m enyelen ggara ka n urusan pem er inta h an bidang Perindustrian da n urusan p em erintah an bidang Perdagan gan ; e . Ba da n Daera h terdiri da ri :
21. 1.Ba da n Peren canaan Pemba n gun a n Daera h, Pen elitia n d a n Pen gem ban gan Tipe A m ela ksa n akan fungsi penunja n g Peren can aan dan fun gsi Pen elitia n dan Pen gemba n gan;
22. 2.Ba da n Pen gelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tip e A mela ksan a k a n fun gsi penunjang Keuangan ;
23. 3.Bad an Pendapatan Daerah Tipe B m elaksanaka n fungsi pen unjan g Keu angan; 4 . Bad a n Kepegawa ian da n Pen gem banga n Sumber Daya Ma nusia Tipe B melaksa nakan fungsi p enunJa ng Kep egawaia n , Pendidikan dan Pelatihan; Oipi nda i dengan Cam Scanner 2 . Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rumah Sakit Daerah Kota dipimpin oleh seorang Direktur ses uai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap m elaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Per a turan Wali Kota tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus. Pasal II Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal I' , I Oe ~~t/ ~\ SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, SANI Ditetapkan d i Lubu klinggau pada tanggal 1 , 1 t>erembu- J-&1 WALi KOTA LUBUKLINGGAU, H. S .N. PRANA PUTRA SOHE LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU ( I - \ / 9-o 0 Dip indai d engan CamScanner

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…