DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, huruf e angka 2 dan angka 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur dan aspek besaran organisasi, perlu dilaksanakan perubahan struktur 2 (dua) Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Lubuklinggau perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Lubuklinggau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-undang.-f ···· ..... 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, huruf e angka 2 dan angka 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016), diubah sehingga menjadi sebagai berikut : Pasa/2.. J......... . 2

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kota, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3 12.Dinas..., ........ .
12. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
16. 16.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tipe B bidang
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18. 18.Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan menyelengga.rakan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan; Olah Raga pemerintahan Kearsipan pemerintahan pemerintahan Terpadu urusan Tipe A bidang Tipe A bidang bidang
20. 20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
21. 21.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
22. 22.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian; e.Badan..f .......... 4
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Lubuklinggau. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kota Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal/ l ~ Ar1l 1019 WALIKOTA UBUKLINGGAU, I ..,,,,,,, H. S.N. P NA PUTRA SOHE Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal/ 11:i A\>nl '.l.019 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU (3-;!.6 /'2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HENDRI HERMAN!, S.H., M.Hum 5 NIP. 19711027 200312 1 002 . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
5. 1.UMUM A. Urusan penunjang Keuangan
6. 1.Aspek Produktivitas dan Efisiensi Struktur Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur, tingkat produktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas layanan utama pada eselon IV sudah melebihi 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam atau diatas 70% darijam kerja efektif per tahun sebesar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam, sehingga berdasarkan penjelasan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pembinaan Penataan Perangkat Daerah secara produktivitas dan efisiensi memenuhi syarat untuk dilakukan pemetaan ulang dan perubahan tipe perangkat daerah. Sementara berdasarkan Aspek Produktifitas Kelembagaan Urusan penunjang Keuangan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau pada pelaksanaan tugas layanan utama eselon IV rata-rata diatas 90% sehingga rr,emiliki Be ban Kerja yang sangat tinggi.
7. 2.Aspek Besaran Organisasi Pada tahun 2016 hasil pemetaan kelembagaan urusan penunjang Keuangan memiliki nilai sebesar 814 (delapan ratus empat belas) dan diwadahi dalam satu Perangkat Daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Tipe A. Berdasarkan evaluasi aspek besaran organisasi yang dilakukan melalui perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan Keuangan telah memiliki nilai 968 (sembilan ratus enam puluh delapan). Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jika perhitungan variabel urusan fungsi penunJang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat' diwadahi dalam 2 (dua) Dinas/Badan tipe B. 6 Sementara . berdasarkan Aspek Besaran Organisasi Kelembagaan Urusan Penunjang Keuangan pada Pemerintah Kata Lubuklinggau telah memenuhi nilai maksimal pada Faktor Umum dan Faktor Teknis dengan nilai 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) kurang 7(tujuh) point dari 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), untuk dapat dimwadahi dalam 2(dua) Dinas/Badan tipe A. Indikator yang tidak dapat dipenuhi adalah Jumlah Penduduk dan Luas wilayah dengan perubahan tidak signifikan dalam 1 (satu) dekade untuk memenuhi indikator sesuai ketentuan. Berdasarkan pertimbangan diatas baik Aspek Produktifitas dan Efisiensi Struktur serta Aspek Besaran Organisasi maka perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B. B. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. 1.Aspek Produktivitas dan Efisiensi Struktur Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur, tingkat produktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas layanan utama pada eselon IV sudah melebihi 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam atau diatas 70% dari jam kerja efektif per tahun sebesar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam, sehingga berdasarkan penjelasan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dapat dilakukan penaikan tipe perangkat daerah.
9. 2.Aspek Besaran Organisasi Pada tahun 2016 hasil pemetaan kelembagaan urusan Keuangan memiliki nilai sebesar 482 (empat ratus delapan puluh dua) dan diwadahi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C. Berdasarkan evaluasi aspek besaran organisasi yang dilakukan melalui perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memiliki nilai 605 (enam ratus lima), Berdasarkan perhitungan variabel urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memperoleh nilai 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dapat diwadahi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tipe B (Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20161 tentang Perangkat Daerah). 7
10. 2.PASAL DEMI PASAL · PasalI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 5 8

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…