DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perda, Asas Maksud, dan Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar & Fakir Miskin, Pendataan dan Penetapan, Hak dan Kewajiban, Upaya Perlindungan , Koordinasi dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
21.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
25.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Penduduk adalah penduduk Kota Madiun.
5.Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
6.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
7.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya).
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Pengangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
10.Anak terlantar adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, meliputi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11.Perlindungan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
12.Perlindungan Anak Terlantar adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan perlindungan Fakir Miskin berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan sosial;
3. c.nondiskrimininasi;
4. d.kesejahteraan;
5. e.kesetiakawanan; dan
6. f.pemberdayaan.
(2)Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan:
1. a.nondiskriminasi;
2. b.kepentingan terbaik anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Upaya Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dimaksudkan untuk:

a.memberikan arah agar Penanganan dan perlindungan Fakir Miskin dan anak terlantar dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin dan jaminan tubuh kembang Anak Terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial; dan
b.memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejateraan Fakir Miskin dan jaminan tumbuh kembang Anak terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Pasal 4

Upaya Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar bertujuan untuk :

a.terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat;
b.meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi fakir miskin;
c.terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan;
d.terwujudnya jaminan tumbuh kembang anak Terlantar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 5

Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar mencakup:

a.kategori dan kriteria; dan
b.mekanisme.

Pasal 6

(1)Kategori Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.fakir miskin dan anak terlantar yang teregister; dan
2. b.fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister.
(2)Ketentuan mengenai Kategori fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memiliki jenis sebagai berikut:

a.gelandangan;
b.pengemis;
c.perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
d.anak terlantar dan perempuan rawan sosial ekonomi;
e.korban tindak kekerasan;
f.pekerja migran bermasalah sosial;
g.masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
h.perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
i.penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
j.penderita Thalassaemia Mayor; dan
k.penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pasal 8

(1)Mekanisme pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan Pengurus RT, RW, dan Lurah sebagai berikut:
1. a.seorang Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang belum teregister dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Ketua RT di tempat tinggalnya;
2. b.ketua RT melakukan pendataan warga Fakir Miskin dan Anak Terlantar di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. c.dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW dan memperhatikan masukan dari Potensi Sumber Kesejahteraan yang ada;
4. d.hasil pendataan dari ketua RT melalui musyawarah mufakat dengan disampaikan kepada Lurah setempat; dan
5. e.Lurah menyampaikan hasil pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar kepada Walikota melalui Camat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Fakir Miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 10

Anak Terlantar berhak :

a.mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
b.dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
d.beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan /atau wali;
e.nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
g.beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;
h.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosoal secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
i.tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik; dan
j.memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 85 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 85 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025