DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Prinsip Bab III Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab IV Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Bab V Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Bab VI Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utlitas Umum Bab VII Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Bab VIII Tim Verifikasi Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Pengawasan dan Pengendalian Bab XI Pembiayaan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang wajib disediakan oleh pengembang guna memenuhi standar tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman dalam kehidupan sosial;
b.bahwa guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan oleh warga perumahan, pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Magelang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; WALIKOTAMAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN,DAN PENGELOLAANPRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN LEMBARANDAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 8 WALIKOTAMAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukirnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5188) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); Mengingat
6.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan lembaran Negara Nomor 5615, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 100);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
10.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG Menetapkan

6.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
9.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
10.Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
11.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12.Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Pasal 2

Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umurn Perumahan dan Kawasan Perrnukirnan bertujuan untuk:

a.menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urnurn di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.rnenjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ a tau memiliki hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
1. 14.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengernbang kepada Pemerintah Daerah.
2. 15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. 16.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedornan serta rnelakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. 17.Site Plan yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
5. 18.Pengembang Perumahan adalah pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan Kawasan Perrnukirnan.

BAB II

TUJUANDANPRINSIP

Pasal 6

( 1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.

Pasal 5

( 1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlantai satu atau dua.

Pasal 4

Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun: dan
b.rumah susun.

BAB III

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 3

Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keperpihakan; dan
e.keberlanjutan.
c.menjamin terwujudnya persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas yang direncanakan.

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

a.Sarana perniagaan/ perbelanjaan;
b.Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.Sarana pendidikan;
d.Sarana kesehatan;
e.Sarana peribadatan;
f.Sarana rekreasi dan olahraga;

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan;
d.tempat pembuangan sampah; dan
e.Prasarana lainnya. BABIV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 12

Pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020