1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINS! NUSA TENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12 TAHUN 2018 I SALINAM I Mengingat Menimbang 2
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri B}, diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH KOTA MATARAMNOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN. ATASPERUBAHANTENTANGDAERAHMenetapkan : PERATURAN