DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah; Diantara ayat {5) dan ayat (6) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a); Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat; Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 pada BAB XV disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa scsuai Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sum ber Pendapatan Asli Daerah yang pen ting guna mernbiayai pelaksanaan Pemcrintahan Daerah dalam . k 1 1 ' 1 ' trnera sc:::tr1aKan peiayauan xepae a masyarakat ser a mewujudkan kemandirian Daerah:
b.bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan Daerah Kota Mataram Nemer l 5 Tahun '2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian rerhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ientang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tohun 2012 tenrang PRj8k Rumi ria n Bangunan PefJesaan clan Perkotaan. WAUKOTA MATARAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengngat Mcnimbana PERUBAHAN ATAS PERA.TURAN DAER.AH KOTA MATA.RAM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMi DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TENTANG \VALIKOTA MA.TARAM PROVINS! NUSA TENGGARA B..A-R-.AT PERATURAN DA.ERAH KOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 2018 I SALINAN I 2
1. 4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
2. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor l Sen B) diubah sebagai benkut : PasalI PERATUR.At--; DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDES.'\A..~ DAN PERKOTAAN. ATASPERUBAHANTENTANGDAERA.H

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN : DEWAN °ERWAKILA..l\JRAKYAT DAERAH KOTA MATAR.i\1\1 dan VlALIKOTA MATARAM Dengan Perserujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talrun 2015 Nornor 2036):
7.Peraturan Daerah Kota Mataram Nornor 7 Tahun 2012 Tcntang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan {Lembaran Daerah Kota Matara.rn Tahun 2012 Nomor 1 Seri BJ;
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 rentang Pembentukan dan Sirsurian Perangkat Daerah Kota Mata.ram [Lernbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 3

(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dtlaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)Pajak yang terutang berdasarkan Bf'P'L SKPD. :::,rPD, Surat Keputusan Peml. .... tulan, Sw:al Kcputu:-:.c:u, Keberatan, dan Putusan Banding yang ridak atau kurang dibayar oleh Waiib Pajak pada waktunya dapat ditaern dengan Surat Paksa.

Pasal 18

1 1S""h') ava: sehinggc\"-e,..c.\,.U QJ "") '-" 4.- ~.L <A.3. Ketcntuan Pasal 18 ditambahkan berbunyt sebagai berikur : penyetoran dan tempatoemberite ~, ,,., ,..., pembaya .. r.,""~"' ~ "' """'1l'lo.A.a...s..l.) s. ~.,.~,(,A..l.&.' pernbayaran pajak diatur dengan Peraruran Walikota {51 \Valikota atas perrnohonan Wajib Pajc.1-~ .:.t:tdw: mernenuhi persyaratan yang ditenrukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sckaligus tanpa diangsur, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ternpai pembayaran lain yang ditunjuk oieh Walikota. (Sa) Scluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan. {6} Ketentuan lebih Ianjut 111e11ge11ai tata cara ( ,n '"TJ (1 ',· n~=~1, ,,~-~ terutang berda .. ,,,,.,r,.- SP'!"YT'1 sebazaimanaC O.JCU", J a.115 L \.,U.l. l a,.::,c.,u. fi.C,..li 1 IJU.e, · u 1 c;.o. -tirnaksud pada pasal J? aya+ (1) hAn1~ dilunasi paling lambat !:> (hmal bulan sejak tanggal oiterimanva SPP'l oleh Wajib Pajak.

(2)SPPT, SKPD, STPD, Surat Kcputuson Pernbetulan, c:,.1.. r,t Keputusan Keberatan. dan Putusan R~nding vang menyebabkan j umlah pajas, yang ha1 u~ ,J~0aya1 be ...... ambah rncrupakan dasar r'\O..-,<">mh':)T'l n~~-.,l_r ,4_.,..-, r ~.-,isi. l..(.J. ~• , .,.. ... o.-v. l""_l..._U~1=,.......;._,-. A,-<.~!:. ~ •\.,.•..L ,,,._.,_,,,.. ditunasi dalam jangka waktu paling iama 1 1s<eittJi i)u1an sejak tanggal diterbitkan. {3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat {2), pada saat jatuh tempo pernbayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar t')O/ {,.3,,..,. ':>."-~" .... ,a. Jl. we. U v ,.,_ a. UU.i v "-" LJ;,0 <\...o.;....t...A- 1- "'-~._J..J,J setiap bulan untuk jangka wakru paling iarna i ~ (uma belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

0 Diantara ayat {5) dan ayat (6) Pasal 17 disisipkan l (satu) ayat barn yakni ayat (Sa), sehingga Pasal l 7 berbunyi sebagai berikut: 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAlvi, PROV1NST NUSA TENGGARA BARAT: ( 46 /2018} Diundangkan di Mataram pad a tanggal 3 Agu.st us 2018 SEKRETARIS DAER'\H KOTA MATARAM..- ' H.Ei~Wl1D LEMBARJ\N DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI :B Ditetapkan di Mataram pada tanggal 3 Agustus 2018 1,WALIKOTA MATARAMf Agar memerintahkanorangsetiap menzetahuinva, ·~ ¥ pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lcmbaran Dacrah Kota Mataram. Pasal Il Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisast sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah irii rerap melekat pada Perangkat Daerah rerkair sesuai dengan tugas pokok dan fungsinva.

Pasal 35B

Kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah rm ditugaskan kcpada Badan Keuangan Dacra h

Pasal 35A

4.Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 pada BAB XV disisipkan 2 [dua] Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut : {3) Kctentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…