a.bahwa scsuai Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sum ber Pendapatan Asli Daerah yang pen ting guna mernbiayai pelaksanaan Pemcrintahan Daerah dalam . k 1 1 ' 1 ' trnera sc:::tr1aKan peiayauan xepae a masyarakat ser a mewujudkan kemandirian Daerah:
b.bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan Daerah Kota Mataram Nemer l 5 Tahun '2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian rerhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ientang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tohun 2012 tenrang PRj8k Rumi ria n Bangunan PefJesaan clan Perkotaan.
WAUKOTA MATARAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengngat Mcnimbana PERUBAHAN ATAS PERA.TURAN DAER.AH KOTA MATA.RAM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMi DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TENTANG \VALIKOTA MA.TARAM PROVINS! NUSA TENGGARA B..A-R-.AT PERATURAN DA.ERAH KOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 2018 I SALINAN I 2
4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor l Sen B) diubah sebagai benkut : PasalI PERATUR.At--; DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDES.'\A..~ DAN PERKOTAAN. ATASPERUBAHANTENTANGDAERA.HMenetapkan : PERATURAN