DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Jenis Pajak Daerah yang terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas : 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

(1)Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
1. a.tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
2. b.jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 20

Pasal 27

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
1. a.diskotek sebesar 60% (enam puluh persen);
2. b.karaoke yang menyediakan Minuman Beralkohol sebesar 60% (enam puluh persen);
3. c.karaoke tanpa Minuman Beralkohol sebesar 40% (empat puluh persen);
4. d.kelab malam sebesar 60% (enam puluh persen);
5. e.bar sebesar 60% (enam puluh persen); dan
6. f.mandi uap/spa sebesar sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
2. b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1)Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2)Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
1. a.pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkiruntuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(3)PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 29

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame meliputi :
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat/stiker; 21
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame film/slide; dan
9. i.Reklame peragaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
5. e.Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

(1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 22
(5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

(1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2)Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
(3)Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(4)Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 34

(1)Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
1. a.keperluan dasar rumah tangga;
2. b.pengairan pertanian rakyat;
3. c.perikanan rakyat;
4. d.peternakan rakyat;
5. e.keperluan keagamaan; dan
6. f.pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

(1)Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

(1)Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3)Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. 23
(4)Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…