DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Penggolongan Warga Miskin, Hak Kewajiban dan Tanggugjawab Warga Miskin, Tanggung Jawab Pemerintah Dunia Usaha dan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketni&kinan mempakan pcrmasalahan yang mendesak dan bersifat multi sektor sehingga memeriukan langkah-langkah penanganan mclalui keterpaduan progam, krwrdinasi lintas sektor dan lintas pcmangku kepentingan sccara optimal, terarah, lerpadu; berkelanjucan sella mplibatkan partisipasi masyarakat;
c.bah^a berdasarkan pertimbangpn m:bagaimana Jimaksud clalam bumf a dan huruf b, pcilu membent uk Peralurati Daerah tentang Penanggi.iJangan Kcmiskinan Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasav Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 1999 tenlang Pembenlukan Kabu paren Dati 11 Way Kanan, Kabupaten Dali II l.ampung Timur dan Kntamadya Dati 11 Metro [T.embanan Negara Repuhlik Indonesia Talmn 1999 Nomör 46, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No mor 3825| :
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma nu sla <Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nuraor 165, TambaJian I^mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nonw 3886];
4.Undang-Undang Nomoi- 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara iT.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2ÓD3 Nomor 47, Tmnhahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 42861;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tabun tending Sistem PtTcncanaan Pcmbangunan Nnsiunal [Lein baron Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tamba han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4421);
0.Undang-Undarig Nomor 40 Tabun 2004 tciliang yistem Juminan Sosial National (Lem ba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No mor 150, Tanibaban Tembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4456];
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 lentang Renina Pembangunan Jangka Panjang Naskimd 2005-2025 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tn bun 2007 Nomor 33, Tambaban Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47001;
8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 ten tn ng KescjahLeraan Sosial (Leiübaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomar 12, Tam ba han Lembaran Negara Republik Indonesia 4967); 9, Undang-Undang Nomar 25 Tabun 2009 lentang Pslayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Norn nr 12 Tahun 201 I tentang P^mbentukan Peratumn Pmmdang-undangan (Lem buran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231| sebagaiiiiana lelah din bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2019 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabuh 2019 Nomor 183, Tanibahan r^mbaron Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Uridang-Undang Nomor 13 Tabun 2011 tonlang Ucnanganan Fakir Miskiti (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 201 1 Nomor 83, Tambalian LemWan Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 12, Unhang Undang Numor 24 Tahun 2011 tentaiig Badan Penyelenggara Jaminan Soaial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 116, Tambah&n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undans Nomor 23 Tahun 2014 tenraug PemerintJihan Darrah (I^mbaran Negara Republik I ndo neAi a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Xoinor 5587) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Ündaog- Undang Nomor 9 'Tahun 2015 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
14.Pernturan Pemcriniah Nomor 39 Tahun 2012 lentang Penyelenggaraan Kescjahtcraan SoslaJ (lembaran Nt^ara Republik Indonesia Tahun 2012 Numor 68, Tamhahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5294);
15.Pcraturnn Pemcrintah Nomor Ip I Tahun 2012 tentang PenBrima Bantuan Lu ran Jaminan Kesehabm (Lembaran Negam Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 264, Tambahan Lem ba ran Megara Republik Indonesia Nomor 5294) seba^aimana felnh diubati dengan PcratuTan Penierintah Numor 76 Tahun 2015 (I^jnharan Megara Republik Indonesia Tabun 2015 Xomor 225, Tambsihaii Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3746);
16.Peraturan Pemerintah Nomar 63 Tabun 2013 Ltnlang Pclaksanaan Upaya ptenangauan Fakir Miskin Mekdui Pende ku tan Wilayab (Lcmbaruii Negara Rep u blik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tam bahan Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 54491; 17, Peraturan rrmtrüllah Nomor 16 Tabun 2015 tenting Tata Cora migampulon dan Ptnggunaan Sumbangan Masynrakat Bagi Penangnnan b'akir Miskin Kesejahtcraan rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tg bun 2015 Nomor ’ 53, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56771; 13, Peraturan Kmttintah Nonior 2 Tahun 2018 tentang Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 2, Tambaban Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan I’bmerintah Nomor 13 Tabun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Pemcrinlab Nomor 23 Tahun 2020 tentang. Pelaksanaan Ibogam Pemulihan Ekonmni National Dalam Rangka Mendukung Kcbijakan Keuangan Negara Untuk Pcnanganan Pandcmi C^orontj Vïms- 2019 dan/ata u Mcnghadapi Ancaman yang Mcmbatiayakan Perekononiian Nasional dan/atau Sta bilitas SiaLem Keuangsm Serta l^nyclemalan Fknnomi Nasional (Lcmbatan Negara Republik Indonesia Tabim 2020 Nomor 186, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65421: 20, Peraturan lYesldeh Nomor 15 Tabun 2010 tentamg Percepatan Pciianggulangan Kemiskinan sebagaimana i el ah d iu bah denman PeraiUJ'an President Komor 96 Tahun 2015 [Lcmbaiatl Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21.Peraeuran IT'csiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Ptrcupatan Penanggi.ilangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34-1);
22.Peraturan ITcsiden Nomor 82 Tahun 2013 tenlang Jaminan Kcsthalafi (T^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sehagaimana tclab diubah bebtrapa kali terokhir dengan l^’atuTan Preside n Nomor 64 Tabun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
23.Perrnuran Prcsidcn Nomor 82 Tahun 2020 tentang komile Penanganan Coruna Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peniulihan Ekonomi Nasional (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
24.Peraturan Mcntrri Dalam Negeri Nomur 80 Tahun 2015 ten tang Pemhentukan Produk Hulwm Daerah (Ben La Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana tclah diubah dengan Perafuran Menlen Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 (Berito Negara RcpubJik Indonesia Tahi.in 2018 Nomor J 57];
25.l’craturan Menteri Snsial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang SLandaJ' Teknis Relays na n Dasar pad a Standnr Ptlayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Proving dan di Daerah Kabnpalen/Kota (Berito Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Numor 868);
26.Oeral man Menteri Snsial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistcm Layanan dan Rujnkan Tcrpadu Untuk Penangsnnn Fakir Miskin dan Drang Tidak Mampu (Berks Negara Rep u blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567^
27.Ptratunm Mentent Snsial Nomur 5 Tahun 2019 Tentang Mukanisme Penggunaan Data Terpad U Kesejahteraan Sosial (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732); 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 ten Lang Tata Kerja dan Pcnyelarasan Kerja Scrta Pcmbinaan Kelembagaan dan Sumbcr Daya Manusia Tim Knordinasi Penanggulangen Kemiskinan Provinsi dan Tim Kourdiria&i Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Knta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Ncunor 70^);
29.Pcraturan Daerah Kota Metro Nomur 14 Tahun 2016 tontong Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005 2025 (LcmbaJan Daerah Koto Metro Tahun 2016 Nnmor 14, Tambahan I^mharan Daerah NühjOi' 14);
30.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentong IVinbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Koto Metro (Lembaran Daerah Koto Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambalian T^mbaran Daerah Nomor 24 j sebngaimana tclah diubah dengpn Peratunm Ducrali Kola Metro Nomer 9 Tahun 2019 (lembaran Daerah Kola Metra Tahun 2019 Numor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); Denman PcrSÈtujuan Bersama DEWAW FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : FERATURAK DAERAH TENTANG PEHANGGULAHGAB KEMISKINAN DAERAH. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pastil 1 Dr Jam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deOgan;

1.Pcmcrintah FusaL yang selanjulnya disebut Pemerintah, adalah Presidon Rcpublik Indonesia yang mem egang kekuosaan I "cnicrinbihan Negara Rcpyblik Indonesia yang diban lu oleh Wakil Fre^den rian Montcri sebfigaimaiia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah LYovinsi adalah PemerirlLah Provin^i ^mpungr
3.I )acrah adatah Kota Me Lro.
4.Fcmcrintah Daerah adalah Walikola sebag^i unsur pcnyclcnggara Pciucrintahum Darrah mtmjmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oLonom.
5.WaiikoLa adalah WalikOLa Metro.
6.Orgonisasi IVrangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPI) ad n Jah unsui pombantu Walikota dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah dnlam ptmyckiïggaraan artisan prmerin Lallan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dinas Sostal Kota Metro yang selanjLitnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membLdangi urusan pemerintahan di bid a ng kesejahtcraan SO Still.
8.Kemiskinan adalah sualu kondisi social ekonomi sescorang atau sekdompok orang yang Lidak teipenubi kebutuhan dassmya untuk mempertahankan dan mengembanfikan kehidupan yang bermartabat.
9.KbbLimhan dasar adalah kebutuhan pangan, sanding, perumahnn, keschatan, pendidikan, prktijaan dan/aiau pelayanan sosial.
10.Hak tlasar adalah hak gesenrang Atau bebempa orang flalam mnsyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperiahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermnrtnbat tern Lama hak ekonoml, sosial dan budaya. 1 I. Penanggnlangan kemiskinan adalah kebijaktin dan program kegiaLan Fcmcrintah dan Pcmerintah Darrah yang dilakukan secara sistejnatLs, tcrencana. dtm bersiiitTgi detlgatl dunia usaha dan masyai^akat imrnk mmgurangi juinlah ptndudük miskin dalam rangka meningkatkan dernjat kesejahteraan rakyat.
12.Program pcnanggulangan kemiskinan adalah kegialan yang dilakukan olch pcmcrintah. priiiri inLah daecah, dunia usaha sena masyarakat untLik mcningkaLkaii kesejahteraan masyanakat miskin metal ui bantua a sosial, pcmljcidayaun niasyaiakal, pembeidayaaii usaha ekonomi mikro dan krcil, serta piogam lain dalam rangka menmgkal.ka n kegiat^n ekonomi.
13.Rencana Pembangnnan Jfingku Punjang Dnerah yang selanjutnya disingkat RPJPD udaloh dokumcii pertneanaan prmbaiigunan daerah untuk puritMle 20 idua puhih) tahun.
14.Rcncana Ptmbangunan Jangka Mcnengah Darrah yang atlanjulnya disingkal RPJMD adalah dokumcn peierjcanaan pembangunan daerah Lin Luk periode 5 [lima] tahun.
15.RctJcana Kerja Itnicrintah Daerah yang splanjutnya disingkat RKPD adalah dokutnen pewncanaan pcmbangunan daerah unt.uk peritide 1 (satu) tahun.
16.Reiicana strategic perangkat daerah yang selailjutnya dis? but Rcnstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untiik periode 5 jiimaj tahun.
17.Rencana Keija Perongkat Daerah yang selanjulnya disebut Renja OPU adalah dokutnen perenca aaan 01?D untuk periode 1 (aalu) tahun,
18.Rencana Penanggulangan Kcmiskinan Dacndi yang selnnjutnya disingkat RPKD ad alah renen na kchijakan pembangunan daerah dl hidang pcuaiiggulangan kemigkinsn untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Tim Km rd mast Penanggulangan Kjemiskinan Kola Metro yang selanjutnya disingka.1 TKPK Kota Metro a dais h wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pcmangku kepen t inga n untuk pcnanggulungail kemiskinan di Kotn Metro.
20.Keiuaiga adalah unit terkeeil da lam mjjsyaiakiit yang leidiri dari suami istii alau suami isrri dan nnaknya atau ayah dan anaknya alau ibu dan anaknya alau keluaiga aedarah dalam garis lunis kc alas alau ke bawah sampai dengan derajai keliga.
21.Wurga Miskin adalah orang miskin yang bcrdomisili di Kota Metro dan mcmiliki Kartu landa Penduduk [KTP| dan/atau Kartu Kduarga (KK) Kola Metro.
22.1’end nd uk adalah semua orang yang berdnmisili di wilayah geogialia sualu negara selama kurang lehih 6 (ensm) buJan dan alau mereka yang berdoinisni kurang dari G (en am] buiantetapi bcrtnjuan menetap.
23.Pemangku kepentingan adalah kdompok alau individu yang dukungannya diperiukan demi kesejaht.oTFnm dnii kekirigHUngan hidup niasyarakat.
24.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecilj usaha menengah dan usaha besar yang melnkukan kegjaran ckonomi cli Indonesia dan berdomisili di Kota Metro.
25.Ptridaiaan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, leks, ga inhar, audio dan/atau video, dkakukan dengan me node diskusi, wawancam, dan pengamatan iangsuug. 26, Vcrifikasi Data yang selanjmnya disebut verifikasi adalah proses peifieriksaan data unluk memaMikan pendataan yang tclah dilakakan st:suai dengan prosedur yang telah ditempkan dan memastikan data yang telah dikumpulkati alau dimutakhirkan sesuai dcrigan fakta di lapaiigan.
27.Validasi Data yang selanjuïnya dlsebut Validasi adalah proses puiigcsaiian data dengan wemaslikan dan memperbaikï data sehingga data, valid ataa lelah memenuhi atu ran validssi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang iingkup pengataran dalam Feral tiran Daerah ïni, mdipulk

a.abas, Lujiian dan sasatati;
b.pengguiongan warga. miskin;
c.h ak, k ewajiban d an tan ggu n g jawab warga m iski n; d- tanggungjawah ijemerintnh, du nis usahs dan masyomkat; e, pcndaiaan , verifikasi dan valiriasi war^a. miskin; L kebijeikan, a Lrategi dan program penangguiaiigai। kem i akinan;
g.pciaksanaan pfinnnggulangan kemiskinan;
h.kdembagaan pmanggulangon knmiskinan daerah;
i.pclnkKEiiiaaii konrdinasi;
j.pumbinaan dan pengawasan;
k.peran scrla ina^yarakat;
1. 1.pcngadnan masyniakat
m.moniiüi i ng dan evaluasi; ii. pcndanaan;
o.iarangan; dan p ketentuan pidana.

BAB III

AZASh TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

PeratLiran Dacrah ten tang Ppnangguiangan Kemiskina n Daerah berazaskan:

r.kcrnandslaan;
h.kcadilan sosial;
c.kesejahteraan;
d.goLong royong:
c.keseliaknwannn
f.pemberdayann;
g.parlisipai if;
h.keterpadusn;
i.akuntabititas;
j.kemkraan;
k.non-diskriminasi;
1. 1.kebei’lanjutan;
m.marii'aal;
n.kepasdan hukum; dan
u.prnlesionalismf:.

Pasal 4

PkniEinggulangan kemiskinnn dï dacrah beriujuan:

a.meitingkatkan kapasitas dan mengembangkan kemainpuyn dasar serla kemainpufiti berusaha warga miskin;
b.meningkalkan keberdayaan pcnduduk dan warga miskin dalnm ryngita memenuhi kebutuhnn hak dasar, menuiwikan angka keniiskinan dan nitricapai kesejahteraan; & meniperkuat prmn warga miskin dalam pemgambikm kcpulusan kebijakan publik yang mcnjaiiiin penghargaan, perlindungan dan pemenutian hak hak dasar; rt. mtwüjudkan kond i si dan lingkvmgm ckonomi, politik dan sosud yang mcmun&kmkan warga miskin dapar memperoleh kcscmpaian stduas- lupsnya dainm pcmCïiUhnn hak-hak dasar dan peningkatan larat hid tip scema berkehmiutan: dan nicmbtrikan rasa amati bagi kclcmpok warga miskin dan rcn+;m miskin. Paset! 5 Sasargn penanggnlangaii keinisldnan di da^mh adalab pcrscurangan, keluaiga, kclompok dan/alau masyarnkat yang meliputi:
a.woiga miskin yang tcrmasuk da lom Uaia Terpadn Kcseiabteraan Sosial; dan bP warga miskin Im all pcndalaan, vcrifikasi dan va li dasi olch pemerintah narrah. BAB rv pekggölongaw warga miskin PaeaL 6 1 1 ) Pend Lidlik dan keluarga denman kategori miskin digolongkan mcnjadi:
a.miskim dan
b.rentan miskin. (2| Penduduk dan kcluar^a denga n katogen miskin aebn^iimana dimaksud pada ayet (1) da pat diberikan identims. Pendnduk dan keluarga dengan kategori miskin scbogaimana dimaksud pada ayal (IJ ditetnpkan scsuai ketent.pan pcrat^fan perundang nndangam BABV HAKb KEWAJIBAW DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Pasal 7

Setiap warga miskin berhak' ll mempei’oleh kccukapan fiafigan, sfindongdan perumahan: br menipcrolch prlayanan kesehatan dasai;

c.me Liipcrokh pend id ika n yang dapat men i n gka tkn n ma rtabatnya; d- mcndapatkan periindungan sosial dalam membangun, mengtnibangka n dan mcinbeiïlayakan diri dan keluarganys sesuai denman karakter budayanysi;
e.mendapatkan pelayanan soskd mclalui jaminan sosink pcmbtrdayaan sosiat dan rchabililasi sosinl diilam mcmbaiigurb mengemhangkirn serla membcidayakan diri dan kelnarga;
f.mcmperoleb derajat kehidupan yang laytik;
g.mem pe roleb lingkungan hidup yang sebat;
h.menlngkatkar kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
i.mcnipernlsh ptkciiaan dan kesempacan hcrusaha^ dan
j.mcndapalkan rasa lweui dnri pcrktknaji atau ancaman dan tinJak kckerasan .

Pasal 8

Pemenuhan Lilas hak sc bugaimana dimaksud dalam Pasai 7 disesuailcan dengan krmmïipuan keuangan pemerodnh claoLÜn

Pasal 9

SeHap warga miskin brtkewgjiban:

a.melakïjJcan upaya aecara maksimai dalam rangka pcmcnuhan kebutuhan dasar dan pcnmgkatan keseja humaan anggpta keluarganya;
b.men raari nonna, c Lika dan perst uran perundang-u n dangan; dan
c.be rpaHisipssi dalain keh id upan snsia1, ckunomi d an peditik. Bogran Ketiga Tanggnng Jawab Wvga Miskin

Pasal 10

Seliap wargn miskin bcrtnnggung jaw’ab:

a.menjnga diri dan keluarganya dari perbualan yang dapat mcrusak ke$elmtanr kchid Lipan sosial dan ekonominya;
b.meningliLdkan kepedulian dan kctahanan serial dalam herniasyarakat; c.r memherdnyakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahternan serta berpaE'U^lpasi dakmi upaya penanggulangan kemiskinan; dan
d.bcmsaba dan bekerja sesuai dengan kemampuaii ba^i yang mempunyai potensi dan kcahliaii.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, DUN1A USAMA DAN MASYARARAT

Pasal 11

( 1 1 Pe merinta h Dacrah bertanggu ng Jawa h :

a.menyelenggaraknn pcnnnggukmgan ke miskinan seemn bcrkekinjaLan dan berperan sertn rlnkmi mcmcnuhi hak warga miskin sebagaimana. dimaksyd dnlam l^sai 71 b, menynsun nmcana, kebijakan, sutdegi dan program pcnanggulangan kemiskinam dan
c.menyediakan alokasi anggaran yang enkup dan incmadai dalam APED dungan peningkatan seriap tahunnya.

(2)UpayH Pemerintah Daerah scbagaimana dimakstid pads aval (I) disesuaikan denga n kcmajnpn an loeuangLin dan sLimber daya yang dimiliki Pemcrinlah Dae rah. (3] Pcmerintah Darrah mengupayakiin Integrasi program penanggulangan kemiskinan dari bcrbagal number dana mukti dari perencanaan, pclaksanaan, pengawasan dan eval nasi. (4; Upaya PfmcriTiieh Daemh sebagainiana dimaksud pads ayat (1|: ayar (2) tian’ ayLit (3) diwujudkan dalam progant dan kegialim yang bersifat terpadu dan berkdanjutan. Magian Kedna Tanggung Jawab Dunia Usaha Pastil 12 Dunis uMha bcrtanggungJawHb!
1. a.turnt sena lerhadap pcmciiLihan hak wurga miskin sebnenimana dimaksud dalain Pasal 7 melaiui mekanlsine yang herlaku; dan
2. b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian lerhadap wapga miskin.

Pasal 13

Masyarakot bcrtanggimg Jawad untuk berptrail serla dalam pcmmggulangan kemiskman di lingkung^nnyn dtrigan prinsip gntong ruyong melelui mekanisme yan^ berlaku.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016