DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .P'-< TAHUN 2016 ' ' Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Menetapkan WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan orgarusast Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.
1. 7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
2. 8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
3. 9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. 10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro.
5. 11.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro.
6. 12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro.
7. 13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Metro.
8. 14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. 15.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. 16.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. 17.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, lnformatika, persandian, dan statistik;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi penunjang perizinan;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; _,• dan , Perikanan, Tipe A bidang Ketahanan Pangan, penunjang Peternakan dan
17. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan Pertanian, Perikanan, dan serta fungsi Penyuluhan;
18. 10.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan lnspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Ko.taMetro, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Kota Metro di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Kota Metro.
(2)Satuan pendidikan Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Kecamatan Metro Pusat dengan Tipe B;
b.Kecamatan Metro Selatan dengan Tipe B;
c.Kecamatan Metro Utara dengan Tipe B;
d.Kecamatan Metro Timur dengan Tipe B;
e.Kecamatan Metro Barat dengan Tipe B. 1 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe 8, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
1. 18.Dinas Perdagangan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bi dang perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
2. 2.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe 8, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, dan Sumber Daya Manusia;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe 8, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVI STAF AHLI

Pasal 10

{l) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)Staf AhliWalikota.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur 1ebih1anjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UfYI'.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah. BABX

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Kota adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Menetapkan WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan orgarusast Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.
1. 7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
2. 8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
3. 9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. 10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro.
5. 11.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro.
6. 12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro.
7. 13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Metro.
8. 14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. 15.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. 16.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. 17.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, lnformatika, persandian, dan statistik;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi penunjang perizinan;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; _,• dan , Perikanan, Tipe A bidang Ketahanan Pangan, penunjang Peternakan dan
17. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan Pertanian, Perikanan, dan serta fungsi Penyuluhan;
18. 10.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan lnspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Ko.taMetro, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Kota Metro di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Kota Metro.
(2)Satuan pendidikan Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Kecamatan Metro Pusat dengan Tipe B;
b.Kecamatan Metro Selatan dengan Tipe B;
c.Kecamatan Metro Utara dengan Tipe B;
d.Kecamatan Metro Timur dengan Tipe B;
e.Kecamatan Metro Barat dengan Tipe B. 1 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe 8, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
1. 18.Dinas Perdagangan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bi dang perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
2. 2.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe 8, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, dan Sumber Daya Manusia;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe 8, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVI STAF AHLI

Pasal 10

{l) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)Staf AhliWalikota.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur 1ebih1anjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UfYI'.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah. BABX

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021