DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain: 1. jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan; 2. penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; 3. perizinan; 4. pembinaan dan pengawasan; dan 5. kewajiban, larangan dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan di daerah diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa perkembangan perekonomian menempatkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai obyek yang harus dilakukan penataan dan pembinaan agar mampu bersinergi dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar rakyat;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern perlu dilakukan penyesuaian terutama di bidang penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-DAG/PER/ 5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
24.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan Menetapkan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 7 . Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 8 . Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 9 . Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13.Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari- hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
14.Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
15.Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen.
16.Pu.sat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan a tau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
18.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
19.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20.Izin Usaha Tako Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Tako Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21.lzin Usaha Pu.sat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pu.sat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 22 . Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
23.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Tako Swalayan, Pu.sat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
25.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Tako Swalayan dan Pu.sat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
26.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dan usaha mikro dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
27.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
28.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
29.Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
30.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalananjarakjauh, kecepatan rata-rata tinggi, danjumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31.Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan ratarata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33.Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
34.Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
35.Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
36.Perkampungan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang tidak dibangun bersamaan serta tidak dikembangkan secara tunggal.
37.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Mojokerto.
38.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah Kota Mojokerto secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan, dan pembangunan kawasan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kepentingan daerah; b . kepastian hukum;
c.adil dan sehat;
d.keamanan berusaha;
e.akuntabel dan transparan;
f.kemandirian;
g.kemitraan;
h.kemanfaatan;
1. 1.kesederhanaan; J. kebersamaan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Daerah;
c.meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; d . menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
e.meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
f.meningkatkan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
g.meningkatkan daya saing produk dan usaha daerah;
h.meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
1. 1.meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif; J. meningkatkan pelindungan konsumen;
k.meningkatkan penggunaan SNI;
1. 1.meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan
m.meningkatkan pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang diperdagangkan.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
b.penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
c.penzman; d . pembinaan dan pengawasan; dan
e.kewajiban, larangan dan sanksi.

BAB IV

JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri dari: a . Pusat Perbelanjaan /Mal/ Plaza;

b.Minimarket;
c.Supermarket;
d.Department Store;
e.Hypermarket; dan
f.Perkulakan;

Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

a.Minimarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m 2 (Empat Ratus Meter Persegi);
b.Supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 400 m~ (Empat Ratus Meter Persegi) sampai dengan 5000 m 2 (Lima Ribu Meter Persegi);
c.Hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (Lima Ribu Meter Persegi);
d.Department Store adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 400m2 (Empat Ratus Meter Persegi); dan
e.Pusat perkulakan adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (Lima Ribu Meter Persegi). BABV PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
1. a.berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
2. b.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan;
3. c.memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;
4. d.menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
5. e.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
6. f.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi koperasi dan usaha mikro pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
7. g.menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket; . h. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk satu unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m 2 (enam puluh meter persegi) luas lantai Pu.sat Perbelanjaan dan/ a tau Toko Swalayan; dan
  1. 1.menyediakan sarana pemadam kebakaran danjalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
8. j.Pada saat proses konstruksi, harus meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/ dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
(2)Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/ atau toko swalayan dengan pihak lain.
(3)Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 8

( 1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

(2)Hypermarket dan Pu.sat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistemjaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan departement store dilarang berlokasi pada sistemjaringanjalan lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di Daerah.
(4)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).

Pasal 9

(1)Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
(2)Penetapan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di daerah;
2. b.potensi ekonomi setempat;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat setempat; dan
7. g.jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha pasar rakyat dan toko eceran tradisional di sekitarnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui peraturan walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat serta usaha lainnya.
(2)Dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang kota.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015