menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent~ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu.ulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27 /D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27 /D);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO Menetapkan dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH. 4 Pasall Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27 /D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 27 /D), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota yang te!"diri atas:
a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat tipe B;
d.Dinas, yaitu:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan pertanahan;
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
6.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
7.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kearsipan;
8.Satuan Polisi Pamong Praja, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
11.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5
12.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan biuang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan; dan
14.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.
e.Badan yaitu:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan yaitu :
1.Kecamatan Magersari tipe B;
2.Kecamatan Prajurit Kulon tipe B; dan
3.Kecamatan Kranggan tipe B.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota."
2.Ketentuan Pasal 2A dihapus sehingga pasal 2A berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2A Dihapus."
3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
(2)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat rumah sakit Daerah Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2J rumah sakit Daerah Kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian."
4.Ketentuan Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 9 Dihapus." 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 23 Nopeaber 2020 WALIK OJOKERTO / IKA PI ASAR! Diundangkan di Mojokerto padatanggal 29 Deaober 2020 SEKRETAOmi3--...tUERAH KOTA MOJOKERTO LISTYATI S.H. M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 1 06 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 32/D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINS! JAWA TIMUR: 257-5/2020 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 1 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi yaitu daerah mempunyai kewajiban, hak dan wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan sistematis melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang memuat penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 32/D