Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2025
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah diubah
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah diubah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALI KOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2025 Pj. WALI KOTA MOJOKERTO, ttd. MOH. ALI KUNCORO Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO ttd. GAGUK TRI PRASETYO LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR : 287-9/2024 Salinan sesuai dengan aslinya KEPA^ BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO, \ V s ■S^P. Pembina NIP 19840331 200312 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi yaitu daerah mempunyai kewajiban, hak dan wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka menyesuaikan susunan dan nomenklatur Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)