DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 1 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara” Republik Indonesia Nomor 5234), 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 2

13.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Ncmor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5):
14.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor &6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. 2. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses Pemberian Izin Gangguan. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disingkat PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan. 3 10. 11. 12. 14. 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. | Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang. . Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu 1: kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan fungsinya berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha,
2. b.memberikan perlindungan bagi masyarakat : dan
3. c.mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

(1)Kriteria gangguan terdiri dari:
1. a.sosial kemasyarakatan: dan/atau 4
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari :
1. a.ancaman terhadap keresahan sosial: dan/atau
2. b.ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar, dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
(2)Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
1. a.usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus:
2. b.usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan,
3. c.usaha mikro atau kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak ke luar dari bangunan atau persil, dan
4. d.usaha dan/atau kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

(1)Walikota berwenang memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1).
(2)Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1)Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus mengaju permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang disediakan.
(2)Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku,
2. b.fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut dilakukan oleh Badanj yang dilegalisir,
3. c.fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah dan telah dilegalisir,
4. d.pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar, dan
5. e.skema/denah lokasi usaha, photo tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(l) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &6 ayat (2), dikecualikan terhadap jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dibatasi jumlahnya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat pertimbangan dari PPIG.
(2)Keanggotaan PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan pemerintahan izin gangguan yang dimohonkan,
2. b.Sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
3. c.Anggota adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan izin gangguan yang dimohonkan. 6
(3)PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin gangguan.

Pasal 10

Dalam menerbitkan izin gangguan, Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib : a. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka: b. memperlakukan setiap pemohon izin gangguan secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif: C. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan, d. mempertimbangkan masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan:

e.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima: melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala: dan
g.memperhatikan rencana tata ruang dan rencana wilayah. f.

Pasal 11

Pejabat yang ditunjuk dilarang: a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu:

b.menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan: Cc. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang- undangan wajib dirahasiakan: d. menyalah gunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan:
e.memberikan informasi yang menyesatkan: dan f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

13.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Ncmor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5):
14.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor &6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha,
2. b.memberikan perlindungan bagi masyarakat : dan
3. c.mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

(1)Kriteria gangguan terdiri dari:
1. a.sosial kemasyarakatan: dan/atau 4
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari :
1. a.ancaman terhadap keresahan sosial: dan/atau
2. b.ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar, dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
(2)Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
1. a.usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus:
2. b.usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan,
3. c.usaha mikro atau kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak ke luar dari bangunan atau persil, dan
4. d.usaha dan/atau kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

(1)Walikota berwenang memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1).
(2)Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1)Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus mengaju permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang disediakan.
(2)Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku,
2. b.fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut dilakukan oleh Badanj yang dilegalisir,
3. c.fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah dan telah dilegalisir,
4. d.pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar, dan
5. e.skema/denah lokasi usaha, photo tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(l) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &6 ayat (2), dikecualikan terhadap jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dibatasi jumlahnya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat pertimbangan dari PPIG.
(2)Keanggotaan PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan pemerintahan izin gangguan yang dimohonkan,
2. b.Sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
3. c.Anggota adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan izin gangguan yang dimohonkan. 6
(3)PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin gangguan.

Pasal 10

e.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima: melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala: dan
g.memperhatikan rencana tata ruang dan rencana wilayah. f.

Pasal 11

Pejabat yang ditunjuk dilarang: a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu:

b.menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan: Cc. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang- undangan wajib dirahasiakan: d. menyalah gunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan:
e.memberikan informasi yang menyesatkan: dan f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021