(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kata:
a.Sekretaris Daerah Kata merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
b.Sekretaris lnspektorat Daerah Kata, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Kata, Sekretaris Badan Daerah Kata, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
c.Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakanjabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
d.Sekretaris DPRD Kata, Inspektur Daerah Kata, Asisten Sekretaris Daerah Kata, Kepala Dinas Daerah Kata, Kepala Badan Daerah Kota, Staf Ahli Wali Kata, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kata, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kata, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan Badan Daerah Kata Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
2021, No. 4 -100
g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kata yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.dihapus.
i.Kepala Unit pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Padangsidimpuan. Ditetapkan di Padang Sidempuan pada tanggal 16 Maret 2021 WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. IRSAN EFENDI NASUTION Diundangkan di Padang Sidempuan pada tanggal 17 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. LETNAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHON 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-41/2021) dengan aslinya " HUM,.,, , #, , S . H . NIP. 19720525 200312 l 006 2021, No. 4 -101 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan. Dalam perkembangannya, pengaturan nomenklatur dan tipe Perangkat Daerah belum sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala dalam koordinasi ke Pemerintah atasan. Fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan Daerah yang mempunyai fungsi dalam proses perencanaan pengkajian secara ilmiah yang dilakukan terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, dan pengembangan wilayah untuk menunjang perencanaan pembangunan Daerah. Proses pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada dalam rangka percepatan pembangunan Daerah, inovasi Daerah, dan peningkatan daya saing Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, beban kerja sangat besar (perhitungan nilai variabel di atas 600 (enarn ratus) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan menjadi tipe B, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan tipe C, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe A. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1