DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Kota Padang Sidempuan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan perlu diubah dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan penyesuaian nomenklatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4681); 2021, No. 4 -96
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah@ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN dan WALi KOTA PADANG SIDEMPUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5) diubah sebagai berikut: 2021, No. 4 -97
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 20, huruf d angka 2 1 , huruf e angka 1 dan huruf e angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota, terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kota Tipe C, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Pemakaman;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum).
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran);
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 1 1. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Persampahan dan Kebersihan; 2021, No. 4
11. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, intahan bidang menyelenggarakan urusan pemer . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. 15.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. 18.Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
18. 19.Dinas Pertanian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kesehatan/ Perternakan dan bidang Penyuluhan;
19. 20.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata; dan
20. 21.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
e.Badan Daerah Kata terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Aset; dan
2. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional. 2021, No. 4 -99
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

3.Ketentuan ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Pasal 10 diubah dan ayat (3) huruf h dihapus, sehingga berbuny sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kata:
1. a.Sekretaris Daerah Kata merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. b.Sekretaris lnspektorat Daerah Kata, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Kata, Sekretaris Badan Daerah Kata, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. c.Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakanjabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. d.Sekretaris DPRD Kata, Inspektur Daerah Kata, Asisten Sekretaris Daerah Kata, Kepala Dinas Daerah Kata, Kepala Badan Daerah Kota, Staf Ahli Wali Kata, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kata, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kata, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan Badan Daerah Kata Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. 2021, No. 4 -100
7. g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kata yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. h.dihapus.
9. i.Kepala Unit pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Padangsidimpuan. Ditetapkan di Padang Sidempuan pada tanggal 16 Maret 2021 WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. IRSAN EFENDI NASUTION Diundangkan di Padang Sidempuan pada tanggal 17 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. LETNAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHON 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-41/2021) dengan aslinya " HUM,.,, , #, , S . H . NIP. 19720525 200312 l 006 2021, No. 4 -101 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang sidempuan. Dalam perkembangannya, pengaturan nomenklatur dan tipe Perangkat Daerah belum sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala dalam koordinasi ke Pemerintah atasan. Fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan Daerah yang mempunyai fungsi dalam proses perencanaan pengkajian secara ilmiah yang dilakukan terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, dan pengembangan wilayah untuk menunjang perencanaan pembangunan Daerah. Proses pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada dalam rangka percepatan pembangunan Daerah, inovasi Daerah, dan peningkatan daya saing Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, beban kerja sangat besar (perhitungan nilai variabel di atas 600 (enarn ratus) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan menjadi tipe B, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan tipe C, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe A. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup Jelas. 2021, No. 4 -102 Angka 3

Pasal 10

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINS! SUMATERA UTARA: (4-41/2021) -. �- -a¢ Ai ?',gengan a su y a " HU « U M. ,,.. ' -' / , SH . · 525 200312 1 006

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 5 Tahun 2016